LANGKAT (Portibi DNP) : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menemukan adanya pertanggungjawaban belanja Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tidak sesuai kondisi senyatanya di SMPN 1 Sawit Seberang, Kabupaten Langkat.
Temuan tersebut tertulis pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2025, nomor : 66.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026, tanggal 26 Mei 2026.
Berikut penjelasan BPK, yang dikutip dari LHP tersebut di atas.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, cek fisik dan permintaan keterangan terhadap Kepala Sekolah, bendahara dan pengurus barang pada dua SD dan enam SMP menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut.
1) Pengeluaran kas tidak didukung dokumen pertanggungjawaban lengkap.
2) Aset yang dibeli dari dana BOSP tidak ada.
3) Barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi pada nota pembelian.
4) Nilai pada nota pembelian berbeda dengan catatan Buku Kas Umum (BKU).
5) Dan, terdapat selisih harga barang yang dibeli dengan harga yang sebenarnya.
Berdasarkan permasalahan di atas, BPK menemukan adanya dugaan penggunaan dana BOSP yang tidak tidak sesuai kondisi senyatanya dibeberapa sekolah, diantaranya, di SMPN 1 Sawit Seberang sebesar Rp9.021.300 dan telah disetorkan seluruhnya ke kas daerah.
Temuan tersebut diantaranya :
BKU : BPU218
Transaksi : Raket Badminton
Nilai Dibayarkan : Rp1.800.000
Pajak : Rp-
Netto : Rp1.800.000
Hasil Pemeriksaan : Rp-
Selisih : Rp1.800.000
BKU : BPU236
Transaksi : Teralis jendela
Nilai Dibayarkan : Rp10.637.300
Pajak : Rp-
Netto : Rp10.637.300
Hasil Pemeriksaan : Rp6.500.000
Selisih : Rp4.173.300
Sampai berita ini diturunkan, redaksi mengambil sumber sepenuhnya dari rilis LHP BPK yang bersifat terbuka untuk umum sebagai bagian dari transparansi informasi publik.
Media online portibi.id menyediakan ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak sekolah maupun pihak yang ada dalam pemberitaan ini.(red/tim)
