KARO (Portibi DNP): Angka fantastis mewarnai realisasi belanja infrastruktur pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karo dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo bernomor 62.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, pos anggaran Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota menyedot dana hingga Rp12.716.555.138.
Besarnya alokasi dana yang menembus angka Rp12,71 miliar lebih untuk satu item kegiatan tersebut memicu sorotan tajam. Pasalnya, publik di Bumi Turang masih kerap mengeluhkan minimnya rambu lalu lintas, penerangan jalan, hingga fasilitas keselamatan jalan di sejumlah ruas jalan kabupaten.
Ironisnya, di saat pos pengadaan perlengkapan jalan membengkak hingga belasan miliar rupiah, pos Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah justru tercatat Rp0. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai dasar perencanaan dan pemetaan kebutuhan fisik di lapangan sebelum anggaran raksasa tersebut dieksekusi.
Selain pos Rp12,71 miliar tersebut, data LHP BPK juga mencatat sejumlah pos belanja lain di tubuh Dishub Karo pada tahun anggaran 2025 yang nilainya tidak kalah menyita perhatian, di antaranya:
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Rp687.460.760
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota: Rp682.186.508
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Rp629.976.524
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan: Rp553.550.300
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas: Rp543.999.302
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (OSS): Rp221.423.850
Penyediaan Jasa Pemeliharaan (dua pos terpisah): Rp149.037.880 dan Rp39.358.850
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota: Rp115.821.425
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Fasilitas Parkir: Rp104.251.075.
Sementara itu, belasan pos belanja operasional dan rutin lainnya juga tercatat terealisasi dengan nilai bervariasi, mulai dari Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Rp92.466.585), Barang Cetakan dan Penggandaan (Rp50.697.300), Sosialisasi Jaringan Trayek Perkotaan (Rp47.449.129), Pengawasan Angkutan Umum (Rp45.292.266), Jasa Komunikasi (Rp30.109.660), Peralatan Rumah Tangga (Rp29.938.892), Pengawasan Andalalin (Rp24.540.196), Pengadaan Mebel (Rp19.314.000), dua pos Pelaksanaan Inspeksi (Rp11.908.135 dan Rp6.000.000), hingga pos Fasilitasi Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sebesar Rp12.536.905.
Guna memastikan transparansi penggunaan uang rakyat dan menghindari spekulasi liar di tengah masyarakat, tim redaksi Portibi DNP berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, Frolin Aleksander Perangin-Angin, SH, M.Si, melalui pesan singkat WhatsApp pada Kamis (19/11/2026).
Dalam konfirmasi tersebut, redaksi mengajukan tiga pertanyaan krusial terkait realisasi anggaran Rp12,71 miliar dimaksud:
Apa saja rincian fisik pengadaan dari anggaran Rp12,71 miliar tersebut dan di titik ruas jalan mana saja realisasinya?.
Apakah seluruh proyek tersebut dikerjakan melalui mekanisme tender terbuka atau e-katalog, dan perusahaan mana saja yang menjadi pihak penyedianya?.
Bagaimana sistem pengawasan Dishub Karo dalam memastikan volume dan spesifikasi barang di lapangan benar-benar sesuai dengan nilai kontrak yang tercantum dalam LHP BPK?
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo belum memberikan jawaban maupun klarifikasi resmi atas pertanyaan yang dilayangkan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Karo demi keberimbangan informasi kepada publik. (red/tim)
























