KARO (Portibi DNP): Pengelolaan anggaran proyek fisik di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara.
Dalam auditnya, BPK menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara realisasi volume pekerjaan di lapangan dengan pembayaran yang telah dicairkan kepada pihak kontraktor.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bernomor 62.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, tercatat adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp63.231.610,99 atas kekurangan volume pekerjaan pada dua paket proyek.
Merujuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemkab Karo Tahun Anggaran 2025, Dinas Kesehatan mengelola Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp15,10 miliar dengan realisasi mencapai Rp14,88 miliar atau 98,53 persen.
Dari hasil pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan, BPK mencatat dua proyek fasilitas kesehatan yang dikerjakan dengan volume kurang dari ketentuan kontrak, namun telah dibayarkan sebesar 100 persen:
1. Pembangunan Rawat Inap RSUD Kabupaten Karo
Kontraktor: CV CPN
Nilai Kontrak: Rp10.077.690.000
Kelebihan Pembayaran: Rp52.701.735,96
2. Pengembangan Puskesmas Namanteran
Kontraktor: CV KK
Nilai Kontrak: Rp2.457.181.967
Kelebihan Pembayaran: Rp10.529.875,03
Dalam LHP tersebut diungkapkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia jasa, dan konsultan pengawas menyusun back up data volume pekerjaan di atas kertas sebelum serah terima, tanpa melakukan pengukuran riil secara menyeluruh di lapangan.
Prosedur pencairan tersebut dinilai tidak sejalan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (beserta perubahannya di Perpres Nomor 46 Tahun 2025), Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018, serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang mensyaratkan pembayaran hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang telah terpasang secara riil.
BPK mencatat bahwa kekurangan volume pekerjaan tersebut tidak hanya berdampak pada selisih keuangan daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi aspek keselamatan serta mengurangi masa manfaat bangunan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
Dalam laporannya, BPK menilai Kepala Dinas Kesehatan Karo belum optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak sebelum proses pencairan dana dilakukan. Sementara itu, PPK Dinas Kesehatan dinilai belum berpedoman penuh pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak dalam mengawasi pekerjaan.
Adapun dana kelebihan bayar sebesar Rp63,23 juta tersebut tercatat telah ditindaklanjuti dengan pengembalian dan penyetoran ke kas daerah pada 18 hingga 20 Mei 2026, sebelum LHP diterbitkan.
Atas temuan ini, BPK merekomendasikan Bupati Karo untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Kesehatan agar memperketat pengendalian, serta menginstruksikan para PPK untuk bekerja sesuai regulasi pengadaan dan RAB kontrak.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Karo guna meminta konfirmasi dan tanggapan resmi terkait temuan LHP BPK tersebut.(red/tim)























