KARO (Portibi DNP): Sejumlah orang tua siswa di SMA Negeri 1 Simpang Empat, Kabupaten Karo, mengeluhkan adanya dugaan pungutan rutin sebesar Rp95.000 per bulan yang dinilai memberatkan ekonomi keluarga, terutama bagi warga kurang mampu.
Keluhan tersebut mencuat menyusul beredarnya dokumen fisik berupa kartu pembayaran yang diterima siswa untuk Tahun Ajaran 2026/2027. Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan demi kenyamanan anaknya di sekolah mengaku keberatan dengan skema tersebut.
”Bagi sebagian pihak, nominal Rp95.000 per bulan mungkin tergolong kecil. Namun, bagi kami masyarakat berpenghasilan rendah, angka tersebut sangat membebani pengeluaran rutin keluarga,” ujarnya saat ditemui awak media, Selasa (3/11/2026).
Selain persoalan finansial, format kartu yang menyerupai tagihan bulanan tersebut memicu kekhawatiran psikologis di kalangan orang tua. Mereka cemas akan timbulnya beban moral maupun potensi perlakuan berbeda terhadap siswa apabila pembayaran tersebut belum dapat dipenuhi.
Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh redaksi, kartu tersebut berjudul “Kartu Sumbangan Sukarela Orangtua” untuk Semester Ganjil TA 2026/2027.
Pada bagian atas dokumen tercantum kop resmi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, SMA Negeri 1 Simpangempat, lengkap dengan alamat dan surat elektronik resmi sekolah.
Di dalamnya terdapat tabel rincian 12 bulan (Juli hingga Juni) yang memuat kolom tanggal, jumlah setoran, paraf bendahara, serta kolom pengesahan “Mengetahui Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Simpangempat” di bagian bawah.
Guna memenuhi asas keberimbangan berita, redaksi telah mengonfirmasi hal ini kepada pihak SMAN 1 Simpang Empat melalui pesan singkat WhatsApp.
Seorang perwakilan sekolah meneruskan pesan klarifikasi tertulis yang mencantumkan kop surat sekolah, namun tanpa disertai tanda tangan maupun stempel resmi.
Dalam keterangan tertulis tersebut, pihak sekolah menyampaikan lima poin utama:
Sekolah menyatakan tidak pernah membagikan formulir sumbangan sukarela dengan nominal yang telah ditentukan.
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) diklaim diterima berdasarkan prinsip sukarela tanpa paksaan.
Pihak sekolah menegaskan tidak ada sanksi atau konsekuensi akademik bagi siswa yang belum menyetorkan sumbangan.
Dana yang terkumpul dialokasikan untuk membayar gaji guru dan tenaga honorer, kegiatan OSIS, serta kebutuhan operasional lain yang tidak terakomodasi dalam dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disebut akan disampaikan oleh Komite Sekolah sesuai mekanisme yang berlaku.
Pihak sekolah mengeklaim program tersebut telah disosialisasikan secara terbuka kepada orang tua murid dan menyatakan terbuka terhadap masukan masyarakat.
Perwakilan sekolah yang meneruskan pesan tersebut enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait siapa pejabat berwenang yang menyusun pernyataan itu. “Maaf Pak, saya tidak diberi wewenang oleh atasan. Saya hanya diminta meneruskan surat ini saja,” tulisnya singkat.
Jika disandingkan antara keterangan tertulis pihak sekolah dengan bukti fisik kartu yang beredar, terdapat beberapa kesesuaian sekaligus ketidaksinkronan administratif:
Kesesuaian Data: Klaim sekolah pada poin pertama mengenai tidak adanya patokan angka selaras dengan fisik kartu, di mana kolom “JUMLAH” memang tercetak kosong. Judul dokumen juga menggunakan frasa “Sumbangan Sukarela”.
Keterlibatan Administratif: Pernyataan sekolah yang menyebut pengelolaan berada di ranah LPJ Komite tampak berseberangan dengan fisik kartu. Dokumen tersebut menggunakan kop resmi institusi sekolah serta menyediakan kolom tanda tangan Kepala Sekolah, yang mengindikasikan adanya keterlibatan administratif pihak sekolah secara langsung.
Inkonsistensi Istilah dan Regulasi: Meski kartu berlabel “Sumbangan Sukarela”, narasi klarifikasi sekolah berulang kali menyebut istilah “SPP”. Merujuk pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, sumbangan bersifat sukarela serta tidak mengikat waktu maupun jumlah, sedangkan pungutan (seperti SPP) bersifat wajib dan mengikat—yang pada prinsipnya dilarang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah negeri maupun komite sekolah.
Format Tabel Bulanan: Meskipun judul kartu tertulis untuk “Semester Ganjil” (yang lazimnya mencakup enam bulan, Juli–Desember), tabel di dalamnya justru memuat 12 bulan penuh hingga Juni. Format tabel bulanan semacam ini dinilai berbagai kalangan berpotensi mengaburkan makna sumbangan insidental menjadi kewajiban rutin bulanan. (red/tim)
