KARO (Portibi DNP): Rincian penggunaan anggaran Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Karo senilai Rp13.999.563.958 memicu tanda tanya besar terkait efektivitas dan prioritas belanja wakil rakyat.
Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 62.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, sebagian besar dana justru tersedot untuk pos koordinasi dan konsultasi, sementara fungsi pengawasan vital di sejumlah sektor tercatat nol rupiah.
Data LHP BPK menunjukkan ketimpangan mencolok dalam struktur belanja Sekretariat DPRD Karo:
Dominasi Biaya Koordinasi: Pos Fasilitasi Tugas DPRD menyerap Rp9.413.660.135 (lebih dari 66% total anggaran), dengan porsi terbesar berada pada sub-kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD senilai Rp9.347.866.135.
Timbangnya Anggaran Produk Hukum: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menghabiskan Rp2.203.487.595. Namun, anggaran penyusunan Naskah Akademik hanya dialokasikan Rp29.655.000, dan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tercatat Rp0.
Peningkatan Kapasitas dan Tenaga Ahli: Program Peningkatan Kapasitas DPRD menyerap Rp1.494.285.228, yang terbagi untuk Pendalaman Tugas DPRD (Rp1.014.143.228), Tenaga Ahli Fraksi (Rp336.000.000), serta Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Rp105.000.000).
Pengawasan Vital Nihil: Di tengah besarnya belanja operasional, anggaran pengawasan untuk bidang Infrastruktur, Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sumber Daya Alam (SDA), hingga Pengawasan Penggunaan Anggaran tercatat Rp0. Begitu pula dengan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan pengawasan Kode Etik yang juga Rp0. Sebaliknya, pelaksanaan reses menyerap Rp502.184.000 dan kunjungan kerja dalam daerah Rp49.450.000.
Guna menjaga keberimbangan informasi dan menguji akuntabilitas penggunaan uang negara tersebut, tim redaksi melayangkan konfirmasi tertulis kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Karo, Eva Angela, S.S., M.M., melalui pesan WhatsApp pada Kamis (19/11/2026).
Dalam konfirmasi tersebut, redaksi meminta penjelasan resmi mengenai beberapa poin krusial:
Rincian peruntukan dana koordinasi Rp9,34 miliar, apakah didominasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta mekanisme verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk mencegah potensi perjalanan dinas fiktif maupun penggelembungan (mark-up) biaya.
Output atau jumlah Ranperda yang disahkan dari anggaran pembahasan Rp2,2 miliar, mengingat minimnya dukungan anggaran naskah akademik dan kajian hukum.
Frekuensi dan lokasi bimbingan teknis (bimtek) pendalaman tugas senilai Rp1,01 miliar, serta keaktifan para tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar dalam menghasilkan kajian tertulis.
Mekanisme DPRD menjalankan fungsi pengawasan lapangan pada sektor infrastruktur dan penggunaan anggaran tanpa dukungan dana, serta pertanggungjawaban dana reses setengah miliar rupiah.
Ada atau tidaknya catatan kelebihan bayar maupun temuan administrasi dalam LHP BPK tersebut yang wajib dikembalikan ke kas daerah.
Hingga berita ini diturunkan, Eva Angela belum memberikan jawaban maupun tanggapan atas pertanyaan konfirmasi yang diajukan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Karo untuk memberikan klarifikasi resmi pada pemberitaan selanjutnya. (red/tim)
























