MEDAN (Portibi DNP): Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemberantasan Korupsi (DPN LPK), Norman Ginting, SE, angkat bicara menanggapi sorotan publik terkait rincian realisasi anggaran Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Karo Tahun 2025 senilai Rp13,99 miliar.
Menurut Norman, postur anggaran yang terekam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 62.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026 tersebut memperlihatkan ketimpangan prioritas yang patut diuji secara hukum.
”Menurut pandangan kami, sangat janggal ketika belanja koordinasi dan konsultasi menyedot lebih dari 66 persen anggaran atau mencapai Rp9,34 miliar, sementara pos pengawasan vital seperti infrastruktur, kesra, dan pengawasan anggaran justru tercatat nol rupiah. Ini bertentangan dengan esensi fungsi pengawasan legislatif,” ujar Norman Ginting dalam keterangannya di Medan, Jumat (20/11/2026).
Dari sudut pandang hukum administrasi dan tindak pidana korupsi, Norman menilai bahwa alokasi anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja (performance-based budgeting) berpotensi melanggar prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia menekankan bahwa tingginya pos biaya koordinasi dan perjalanan dinas, termasuk anggaran pendalaman tugas (bimtek) senilai Rp1,01 miliar serta pembahasan Ranperda Rp2,2 miliar yang minim naskah akademik, merupakan titik rawan (red flags) dalam tata kelola keuangan daerah.
”Jika dalam pelaksanaannya ditemukan pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi riil, seperti SPPD fiktif, penggelembungan biaya (mark-up), atau pengeluaran tanpa dasar kebutuhan yang sah hingga merugikan keuangan negara, maka hal tersebut dapat masuk ke ranah penyelidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelas Norman.
Norman mendorong Aparat Penegak Hukum (APH), baik jajaran Kejaksaan maupun Kepolisian di wilayah hukum Sumatera Utara, untuk bersikap proaktif melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan telaah awal atas data LHP BPK tersebut tanpa harus menunggu laporan formal masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kasus penyimpangan anggaran sekretariat dewan, khususnya pada pos perjalanan dinas dan kegiatan bimbingan teknis, bukan merupakan hal baru dalam penegakan hukum di Indonesia.
”Sebagai perbandingan dan preseden hukum, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) maupun berbagai Kejaksaan Negeri di daerah sebelumnya telah berulang kali menangani dan membongkar perkara dugaan korupsi pada pos biaya perjalanan dinas (SPPD), kegiatan bimtek, hingga anggaran reses di lingkungan Sekretariat DPRD kabupaten/kota. Bahkan di tingkat nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung kerap menindak pola serupa ketika ditemukan bukti permulaan adanya kerugian negara,” paparnya.
Meski demikian, Norman menegaskan bahwa penilaian tersebut merupakan langkah kontrol sosial yang tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Ia berharap pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Karo dapat membuka rincian output kegiatan secara transparan kepada publik guna menjawab keraguan masyarakat.
”Penyelidikan oleh APH justru penting untuk memberikan kepastian hukum. Apabila seluruh mekanisme SPJ telah sesuai prosedur dan tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan, hal itu akan membersihkan nama baik institusi. Sebaliknya, jika ditemukan penyimpangan, hukum harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Norman.
Pemberitaan ini disusun dengan mengacu pada Kode Etik Jurnalistik, mengedepankan keberimbangan, serta menghormati asas praduga tak bersalah.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi resmi bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Karo terkait data LHP BPK maupun tanggapan narasumber di atas.(red/tim)
























