Soroti Dugaan Setoran Proyek Rp52 Juta di Diskanla Langkat, Praktisi Hukum OK. Sofyan Taufik: Perdamaian Tak Hapus Pidana Korupsi dan Gratifikasi

 

 

​LANGKAT (Portibi DNP): Penanganan dugaan permintaan setoran uang terkait paket pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Kabupaten Langkat senilai Rp52 juta terus bergulir di kepolisian.

​Praktisi hukum, OK. Sofyan Taufik, S.H., M.H., menegaskan bahwa upaya perdamaian atau musyawarah antara pelapor berinisial JHK alias UB (58) dengan terlapor berinisial DS, yang merupakan oknum pejabat di lingkungan Diskanla Langkat, tidak dapat menghentikan proses hukum yang tengah berjalan.

​Menurut analisis hukum OK. Sofyan Taufik, Sabtu (21/11/2026), dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan jabatan dan proyek pemerintah masuk dalam ranah tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, suap, atau pemerasan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang ketentuan pidananya juga telah diselaraskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

​”Perlu dipahami secara tegas oleh semua pihak, tindak pidana korupsi maupun gratifikasi bukanlah delik aduan, melainkan delik biasa. Artinya, meskipun pelapor dan terlapor telah bertemu, berdamai, atau bahkan jika uang tersebut dikembalikan sekalipun, proses hukum tidak serta-merta gugur,” ujar OK. Sofyan Taufik saat dimintai tanggapannya terkait polemik tersebut.

​Ia menjelaskan alasan yuridis di balik ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 4 UU Tipikor yang secara eksplisit menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

Terlebih lagi, dalam konteks dugaan suap atau gratifikasi terkait pengadaan paket proyek, unsur perbuatan pidana dinilai telah terpenuhi saat kesepakatan dan penyerahan uang terjadi.

​Terkait langkah yang harus diambil oleh aparat penegak hukum (APH), OK. Sofyan Taufik mendorong penyidik Satreskrim Polres Langkat untuk tetap profesional dan konsisten menindaklanjuti laporan polisi yang telah teregister, meskipun muncul informasi adanya musyawarah damai di luar jalur hukum.

​”Aparat penegak hukum tidak boleh menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan adanya perdamaian maupun pendekatan Restorative Justice (RJ). Berdasarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maupun Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 beserta perubahannya dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026, perkara tindak pidana korupsi dikecualikan dari penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif,” tegasnya.

​Ia menambahkan, penyidik Polres Langkat perlu mendalami alat bukti yang telah dikantongi, seperti bukti transfer perbankan ke rekening berinisial DS yang terakumulasi mencapai Rp52 juta, serta memeriksa saksi-saksi terkait guna membuktikan konstruksi hukum apakah peristiwa tersebut mengarah pada dugaan gratifikasi, suap-menyuap, atau pemerasan oleh penyelenggara negara.

​”Justru dengan adanya informasi bahwa kedua belah pihak telah bertemu untuk berdamai, penyidik dapat melihat hal itu sebagai petunjuk awal untuk mendalami kebenaran materiil dari transaksi uang puluhan juta rupiah tersebut,” pungkas OK. Sofyan Taufik.

​Untuk diketahui, kasus dugaan setoran proyek di lingkungan Diskanla Kabupaten Langkat ini mencuat ke publik setelah seorang warga Kecamatan Bahorok berinisial JHK alias UB (58) resmi melaporkan pejabat Diskanla Langkat berinisial DS ke Polres Langkat pada Senin (16/11/2026) dengan nomor laporan STTLP.B/789/XI/2026/POLRES LANGKAT.

​Berdasarkan penelusuran informasi, sebagaimana dilaporkan https://www.poskotasumatera.com/2026/11/korupsi-di-langkat-menyala-lagi.html?m=1, peristiwa ini bermula pada Maret 2026 saat JHK menghubungi DS melalui sambungan telepon untuk membicarakan peluang mendapatkan paket pekerjaan di Diskanla Langkat Tahun Anggaran 2026.

Dalam komunikasi tersebut, DS diduga menjanjikan paket proyek dengan syarat menyerahkan sejumlah uang.

​Pelapor mengaku telah mengirimkan dana secara bertahap melalui transfer bank ke rekening atas nama berinisial DS dengan total mencapai Rp52 juta.

Rincian transaksi yang dilaporkan meliputi pengiriman dana pada April 2026 sebesar Rp30 juta dan Rp10 juta, kemudian berlanjut pada 13 Mei 2026 sebesar Rp7 juta, serta 21 Mei 2026 sebesar Rp5 juta.

​Kapolres Langkat AKBP Hannry PH Tambunan bersama Kasat Reskrim AKP Riffi Noor Faizal sebelumnya telah membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan komitmen untuk memprosesnya secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku.

​Sementara itu, terlapor DS saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (17/11/2026) membenarkan adanya laporan tersebut, namun menyampaikan bahwa dirinya telah menemui pihak pelapor untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah.

Hingga berita ini diturunkan, proses penyelidikan di Polres Langkat masih berlangsung dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (red/tim)

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

‘Tanah Untuk Rakyat’ Pekerjaan rumah untuk Badan Reforma Agraria, harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Banyak rakyat menunggu.. 

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

Terkini

Paling Banyak Komentar