Menelisik Jejak Anggaran Rp1,1 Miliar Diskominfo Karo 2025

 

​KARO (Portibi DNP): Sorotan tajam mengarah pada pengelolaan anggaran belanja publikasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan dokumen resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemkab Karo Tahun 2025 Nomor 62.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, tercatat alokasi dana fantastis sebesar Rp1.107.610.985 untuk Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

​Besarnya serapan anggaran yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karo ini memunculkan sejumlah tanda tanya serius terkait efisiensi, urgensi, dan akuntabilitas penggunaannya.

Pasalnya, sebagian besar anggaran terserap pada pos-pos kegiatan non-fisik yang rawan tumpang tindih dan minim keterbukaan informasi kepada publik.

​Berdasarkan penelusuran tim redaksi terhadap data LHP BPK tersebut, pagu anggaran Rp1,1 miliar lebih itu terpecah ke dalam enam sub-kegiatan utama:

​Relasi Media: Rp527.386.000

​Pelayanan Informasi Publik: Rp303.582.285

​Penyusunan Strategi Komunikasi Publik: Rp201.418.200

​Penyusunan Konten: Rp51.594.500

​Pengelolaan Media Komunikasi Publik: Rp12.406.000

​Penguatan Kapasitas SDM Komunikasi Publik: Rp11.224.000

​Potensi Tumpang Tindih dan Minimnya Akuntabilitas Output

​Alokasi anggaran terbesar tersedot pada pos Relasi Media yang mencapai setengah miliar rupiah lebih, yakni Rp527,38 juta.

Besarnya dana kerja sama media ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai mekanisme distribusi dan standar verifikasi perusahaan pers yang digandeng Pemkab Karo, apakah telah mengacu pada standar verifikasi Dewan Pers atau justru berpotensi menjadi belanja publikasi yang tidak tepat sasaran.

​Kejanggalan lain terlihat pada pos Penyusunan Strategi Komunikasi Publik yang menelan biaya hingga Rp201,41 juta. Untuk ukuran kegiatan konseptual dan non-fisik, angka tersebut dinilai terlampau gemuk.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti apakah penyusunan strategi tersebut dikerjakan secara swakelola atau melibatkan jasa konsultan pihak ketiga, serta sejauh mana wujud dokumen maupun dampak konkretnya bagi tata kelola informasi daerah.

​Selain itu, muncul dugaan duplikasi fungsi pada penganggaran Penyusunan Konten (Rp51,59 juta) dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Rp12,4 juta). Pengalokasian dana khusus untuk produksi konten ini patut dipertanyakan urgensinya, mengingat Diskominfo secara struktural telah memiliki bidang kehumasan serta aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga honorer yang digaji rutin setiap bulan untuk menjalankan tugas tersebut.

​Begitu pula dengan pos Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp303,58 juta serta Penguatan Kapasitas SDM senilai Rp11,22 juta yang rincian realisasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Karo masih tertutup dari akses publik.

Hingga berita ini dimuat, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Dinas Kominfo Karo.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan pada pemberitaan selanjutnya. (red/tim)

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

‘Tanah Untuk Rakyat’ Pekerjaan rumah untuk Badan Reforma Agraria, harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Banyak rakyat menunggu.. 

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

 

Terkini

Paling Banyak Komentar