Pengembalian Dana Tak Hapus Pidana! DPN LPK Desak APH Usut Dugaan Manipulasi Dokumen Proyek Dinkes Karo Rp12,5 Miliar

 

​KARO (Portibi DNP): Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemberantasan Korupsi (DPN LPK), Norman Ginting, SE, menyoroti secara tajam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara terkait kelebihan pembayaran sebesar Rp63.231.610,99 pada dua proyek fisik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.

​Meski dana kelebihan bayar tersebut dilaporkan telah disetorkan kembali ke kas daerah pada 18 hingga 20 Mei 2026, Norman menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus unsur dugaan tindak pidana, terutama karena ditemukan indikasi manipulasi administrasi dalam proses pencairan anggaran.

​Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bernomor 62.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, kelebihan pembayaran terjadi pada dua paket proyek fasilitas kesehatan dengan total nilai kontrak mencapai Rp12,53 miliar dari total realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinkes Karo sebesar Rp14,88 miliar:

1. ​Pembangunan Rawat Inap RSUD Kabupaten Karo: Dikerjakan oleh CV CPN dengan nilai kontrak Rp10.077.690.000, terdapat kekurangan volume pekerjaan yang menyebabkan kelebihan bayar sebesar Rp52.701.735,96.

2. ​Pengembangan Puskesmas Namanteran: Dikerjakan oleh CV KK dengan nilai kontrak Rp2.457.181.967, ditemukan kekurangan volume dengan kelebihan bayar sebesar Rp10.529.875,03.

​Menurut analisis Norman Ginting, pokok persoalan utama dalam temuan BPK ini bukan sekadar selisih hitungan volume, melainkan metode pencairan dana 100 persen yang didasarkan pada back up data di atas kertas tanpa pengukuran riil di lapangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia jasa, dan konsultan pengawas.

​”Ini bukan kelalaian administratif biasa, melainkan indikasi pemufakatan jahat dalam menyusun laporan fiktif agar dana bisa cair 100 persen. Ketika PPK, kontraktor, dan konsultan pengawas kompak menandatangani dokumen kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai fakta lapangan, di situ ada potensi pelanggaran hukum yang serius,” kata Norman Ginting, Rabu (18/11/2026).

​Norman menjelaskan terdapat dua alasan mendasar mengapa kasus ini tidak boleh berhenti pada sanksi administratif dari Bupati Karo semata:

1. ​Pelanggaran Regulasi Pengadaan Barang/Jasa: Pencairan dana atas pekerjaan yang belum terpasang secara riil bertentangan langsung dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018, serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).

Secara hukum, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan di pidananya pelaku tindak pidana korupsi.

2. ​Ancaman Kualitas Bangunan Layanan Kesehatan: BPK sendiri mencatat bahwa kekurangan volume pada proyek fasilitas kesehatan berpotensi memengaruhi aspek keselamatan dan mengurangi masa manfaat bangunan.

“Fasilitas kesehatan seperti ruang rawat inap RSUD dan puskesmas menyangkut nyawa masyarakat. Jika spesifikasi fisik dikurangi namun dibayar penuh, masyarakat yang menanggung risiko keselamatan jangka panjang,” tegasnya.

​Menyikapi temuan tersebut, DPN LPK mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri Karo maupun Polres Tanah Karo, untuk tidak menunggu laporan masyarakat dan segera melakukan langkah proaktif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

​Melakukan Penyelidikan dan Audit Investigatif Lanjutan: APH diminta segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Karo selaku Pengguna Anggaran (PA), PPK, Direktur CV CPN, Direktur CV KK, serta pihak konsultan pengawas untuk mendalami motif penyusunan back up data dugaan fiktif sebelum serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

​Menguji Unsur Pemalsuan Dokumen dan Penyalahgunaan Wewenang: Penyidik perlu menelusuri potensi pelanggaran Pasal 3 UU Tipikor terkait penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau korporasi, serta dugaan pemalsuan dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan.

​Memeriksa Seluruh Paket Belanja Modal Dinkes Karo TA 2025: Mengingat temuan BPK didasarkan pada metode uji petik di lapangan terhadap dua proyek, APH didorong untuk memperluas pemeriksaan terhadap seluruh realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinkes Karo yang mencapai Rp14,88 miliar (98,53 persen dari pagu Rp15,10 miliar) guna memastikan tidak ada praktik serupa pada paket pekerjaan lainnya.

​”Penegakan hukum harus memberikan efek jera. Jika setiap temuan manipulasi volume cukup diselesaikan dengan mengembalikan uang setelah diaudit BPK, maka pengawasan anggaran di Kabupaten Karo tidak akan pernah berjalan efektif,” tutup Norman Ginting.(red/tim)

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

‘Tanah Untuk Rakyat’ Pekerjaan rumah untuk Badan Reforma Agraria, harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Banyak rakyat menunggu.. 

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

 

Terkini

Paling Banyak Komentar