TANJUNG BALAI(Portibi DNP): Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tanjung Balai, Heldin Suranta Tarigan, ternyata seorang ‘pembohong’. Pasalnya, Heldin memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam lingkungan kerjanya.
Heldin menyatakan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp. 100 juta, tidak disyaratkan agunan tambahan. Pernyataan Heldin ini sangat bertentangan dengan fakta yang ditemukan di sejumlah BRI Unit dalam naungan Kantor Cabang BRI Tanjung Balai.
“Kita sesuai ketentuan permenko, Pak, “ tulis Heldin saat dikonfirmasi Portibi DNP, rabu 12 Juni 2024.
Konfirmasi ini dilakukan Portibi DNP guna mempertanyakan sistem penyaluran KUR di sejumlah BRI Unit di wilayah kerja BRI Cabang Tanjung Balai yang masih mensyaratkan agunan tambahan untuk KUR plafon sampai dengan Rp. 100 juta.
Portibi DNP mendapatkan fakta, sejumlah debitur pinjaman KUR plafon sampai dengan Rp. 100 juta, ternyata tetap dikenakan agunan tambahan sebagai syarat.
Temuan ini tersebar di sejumlah BRI Unit dengan plafon pinjaman bervariasi. Bahkan ada beberapa debitur yang hanya meminjam dengan plafon Rp. 25 juta – Rp. 50 juta, juga dikenakan agunan tambahan berupa surat hak milik (SHM) atau sertifikat tanah dan rumah.
“Iya bang. Dulu kuserahkan agunan sertifikat rumah, “ kata Habibi, salah satu debitur yang meminjam KUR plafon Rp. 50 juta.
Untuk diketahui, KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp. 100 juta, tidak mensyaratkan agunan tambahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia No. 1 tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Jika ditemukan bank penyalur KUR menetapkan agunan tambahan untuk KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp. 100 juta, maka bank penyalur akan dikenakan sanksi berupa subsidi bunga/subsidi margin tidak dibayarkan atas penerima KUR yang bersangkutan. (renz)
