Mandailing Natal(Portibi DNP): Bendahara SATMA AMPI Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Muhammad Saleh, angkat bicara terkait dugaan adanya pungutan dalam penyaluran bantuan mobiler dan Chromebook tahun 2025 yang menyasar 114 sekolah SD dan SMP negeri di Madina.
Menurut Muhammad Saleh, informasi yang beredar di lapangan sangat mengkhawatirkan karena bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Madina 2025 sejatinya bersifat gratis, namun justru diduga dibebani pungutan kepada kepala sekolah dengan nominal mencapai Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per sekolah.
“Jika benar ada pungutan dalam program bantuan pendidikan yang dananya sudah dialokasikan negara, maka ini persoalan serius dan tidak bisa dianggap sepele. Bantuan pendidikan tidak boleh dijadikan ladang keuntungan oleh pihak-pihak tertentu,” tegas .
Ia menilai, kecil kemungkinan kepala sekolah bersedia mengeluarkan uang jika tidak ada tekanan atau instruksi dari pihak yang memiliki pengaruh. Terlebih, pihak yang disebut melakukan pungutan bukan ASN maupun pegawai resmi.
“Logikanya, kepala sekolah tidak akan berani mengeluarkan uang jutaan rupiah kalau tidak ada arahan atau perintah dari oknum yang mengatasnamakan institusi. Namun kami yakin Bupati dan Wakil Bupati Madina tidak mengetahui persoalan ini,” lanjutnya.
Muhammad Saleh menyebutkan bahwa dugaan pungutan ini dilaporkan terjadi di sejumlah sekolah, termasuk SMPN 1, 2, 3, dan 4 Panyabungan serta SMPN 1 Bukit Malintang. Proyek pengadaan mobiler dan Chromebook tersebut diketahui memiliki nilai total sekitar Rp5 miliar, dengan pelaksana CV C dan J, yang menyediakan satu paket per sekolah senilai Rp58 juta.
“SATMA AMPI Madina mendesak Inspektorat, Aparat Penegak Hukum, serta pihak terkait untuk segera melakukan klarifikasi dan audit menyeluruh. Jangan sampai dunia pendidikan Madina tercoreng oleh praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik,” ujar Saleh.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan Madina agar bersikap terbuka dan memberikan penjelasan resmi kepada publik guna menghindari spekulasi yang lebih luas.
“Kami berdiri untuk kepentingan pendidikan dan keadilan. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan secara terbuka. Namun jika ada oknum bermain, maka harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.MH
