APH Diminta Selidiki Dugaan Tambahan Penyertaan Modal di PDAM Tirta Wampu Sebesar Rp9.335.235.113

Foto: net

LANGKAT (Portibi DNP) : Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera melakukan penyelidikan, terkait adanya dugaan tambahan penyertaan modal di PDAM Tirta Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang belum diperdakan sebesar Rp9.335.235.113.

Permintaan ini dikemukakan pengacara, OK Sofyan Taufik SH.MH, kepada wartawan, Kamis (5/10/2023). Menurutnya, penyelidikan yang harus dilakukan oleh APH adalah mengenai sebab dan akibatnya.

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pasti menuliskan sebab dan akibatnya. Nah, sebab dan akibat ini yang harus diselidiki APH,” katanya.

Menurutnya, APH harus bisa mengungkap adanya dugaan kecurangan (fraud) atau kekeliruan (error) dalam permasalahan ini. Jika ditemukan adanya fraud, sambungnya, APH harus segera menetapkan siapa saja yang bakal dijadikan tersangka.

“Kita minta APH segera melakukan penyelidikan. Dimana, permasalahan ini sudah menjadi konsumsi publik,” katanya mengakhiri

Sekadar latar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera utara menemukan adanya dugaan tambahan penyertaan modal di PDAM Tirta Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) sebesar Rp9.335.235.113.

Temuan itu tertulis pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat Tahun Anggaran (TA) 2022, yang dikeluarkan pada Tanggal 18 Mei 2023.

Dikutip dari LHP tersebut, diketahui bahwa Pemkab Langkat telah menerbitkan dua Perda terkait penyertaan modal.

Pertama, Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada
pihak ketiga, disebutkan bahwa penyertaan modal kepada PDAM Tirta
Wampu sebesar Rp15.000.000.000. Penyertaan modal tersebut merupakan
rencana penyertaan modal yang akan diberikan secara bertahap selama
lima tahun (Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014).

Kedua, Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak
ketiga, disebutkan bahwa penyertaan modal kepada PDAM Tirta Wampu
sebagai berikut.

Penyertaan modal non kas yang dilaksanakan Tahun 2016 sebesar
Rp46.220.073.000 dan Rp15.000.000.000.
Dengan demikian, penyertaan modal yang sudah ditetapkan melalui Perda
adalah sebesar Rp61.220.073.000 (Rp46.220.073.000 + Rp15.000.000.000).

Nilai penyertaan modal yang disajikan pada Laporan Keuangan (LK) Pemkab Langkat Tahun 2022 adalah sebesar Rp66.321.290.013. Dari penyertaan modal tersebut yang sudah diperdakan adalah sebesar Rp61.220.073.000.

Sedangkan LK audited PDAM Tirta Wampu menyajikan saldo Penyertaan
Modal Pemkab Langkat sebesar Rp70.552.308.113. Sehingga, terdapat
penyertaan modal sebesar Rp9.332.235.113,00 (Rp70.552.308.113 –
Rp61.220.073.000), diduga belum ditetapkan dengan Perda.

Menurut BPK, permasalahan di atas mengakibatkan tambahan penyertaan modal yang belum diperdakan sebesar Rp9.332.235.113,00 (Rp70.552.308.113 –
Rp61.220.073000,00) tidak menunjukkan nilai yang wajar.

Dan, nilai investasi permanen pada PDAM Tirta Wampu sebesar Rp0, belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut disebabkan oleh, Kepala BPKAD belum menyajikan nilai investasi pada PDAM Tirta Wampu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Dan, belum mengusulkan Ranperda atas perubahan penyertaan modal Pemda kepada PDAM Tirta Wampu.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKAD menyatakan akan melakukan
koordinasi secara berkelanjutan dan rekonsiliasi dengan PDAM Tirta Wampu
terkait nilai Penyertaan Modal Pemerintah serta mengusulkan Perda Penyertaan
Modal pada pihak ketiga dalam hal ini Penyertaan Modal ke PDAM Tirta Wampu.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Langkat agar, mengusulkan Ranperda Perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai Perda.

Memerintahkan Kepala BPKAD untuk menyajikan nilai investasi pada
PDAM Tirta Wampu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Terpisah, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Wampu, Herman Sukendar Harahap, ketika diminta tanggapannya mengenai hal ini mengatakan, seperti ini.

“Terimakasih informasinya bang. Nanti, coba saya koordinasikan dengan BPKAD bang,” katanya singkat, lewat pesan WhatsApp, Selasa (03/10/2023). (BP)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Usai Sudah Kita Nyoblos..


Bolo : Bersatulah kita membangun bangsa..

 

Kebiasaan yang sudah ada bersatu kita teguh..


Bolo : Jadi semboyan hidup agar maju menuju Indonesia Emas 2045