Wali Kota Binjai Ikuti Musrenbangnas RPJMN 2025 Secara Daring

 

 

BINJAI(Portibi DNP): Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP bersama Sekdako Binjai H. Irwansyah, S.Sos. M.M dan para Pimpinan OPD Kota Binjai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 secara virtual di Binjai Commad Center, Senin (30/12).

Presiden Prabowo dalam arahannya, mengatakan pentingnya perencanaan dalam pembangunan nasional berbasis ekonomi Pancasila, yang merupakan perpaduan antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan, yang mengutamakan asas kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945.

“Para pendiri bangsa menganut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar asas kekeluargaan. Lewat pemahaman ini, pemerintah bukan sekadar wasit, melainkan bertanggung jawab mengelola dan menjaga segala kekayaan bangsa,” ucap Kepala Negara.

Bawaslu Diminta Segera Selidiki Dugaan Tiga Oknum PDAM Tirtasari Dukung Salah Satu Paslon Walikota Binjai

Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

Ia meminta seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara konkret dan realistis guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam laporannya menyampaikan bahwa dokumen RPJMN akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden pada Januari 2025 mendatang.

Walikota dan Kadisdik Binjai Diminta Tegas, Copot Jabatan Kepala SMPN Diduga Buat Kegiatan Fiktif

Ia menjelaskan, RPJMN kali ini fokus menurunkan kemiskinan hingga 4,5 persen pada 2029, serta target pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Kemudian, prioritas lainnya, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, makan bergizi gratis, hingga pemberantasan penyakit TBC.

“Melalui musyawarah ini, kita harapkan perencanaan bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik. Dan selanjutnya RPJMN ini akan disempurnakan dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden untuk dijadikan dasar pembangunan nasional dalam jangka waktu 5 tahun ke depan,” tutur Menteri Rachmat.**

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

Judulnya ‘Tanah Untuk Rakyat’ harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Setuju…

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

Terkini

Paling Banyak Komentar