Ingatkan Sejarah Dua Kali OTT KPK, FGD PEKAN Bakal Gelar Unjuk Rasa di Mapolres Langkat Terkait Dugaan Fee Proyek di Diskanla

 

LANGKAT (Portibi DNP): Koordinator Umum Focus Group Discussion Pemerhati Keadilan dan Kesejahteraan (Koorum FGD PEKAN), Andika Perdana, menyatakan pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Langkat pada Kamis (26/11/2026) mendatang.

​Rencana aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar menindaklanjuti laporan dugaan penerimaan setoran fee proyek senilai Rp52 juta pada Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (TA) 2026.

​Dalam keterangannya pada Minggu (22/11/2026), Andika menyayangkan penanganan laporan yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan, meskipun pihak pelapor yang merupakan rekanan atau kontraktor berinisial JHK telah membuat pengaduan resmi ke Polres Langkat dengan nomor STTLP/B/789/XI/2026.

​”Kami sangat menyayangkan aparat penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Langkat yang terkesan lamban menyikapi persoalan ini. Seharusnya penyidik mendalami dugaan hubungan serta aliran dana antara rekanan dengan pejabat publik di Diskanla Langkat,” ujar Andika.

​Andika juga menyoroti beredarnya informasi mengenai dugaan perdamaian antara pihak rekanan dengan oknum pejabat Diskanla Langkat berinisial DS. Menurutnya, isu perdamaian tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

​”Jika memang tidak ada persoalan, mengapa sebelumnya sampai dibuat laporan polisi? Dugaan kami, ada janji pemberian paket pekerjaan di Diskanla sebelum dana tersebut diserahkan. Perlu diingat, dalam tindak pidana korupsi atau gratifikasi, perdamaian maupun pengembalian uang tidak menghapuskan unsur pidana,” tegasnya.

​Melalui aksi pada Kamis nanti, FGD PEKAN ingin mengingatkan jajaran Polres Langkat agar menjaga komitmen pemberantasan korupsi di daerah tersebut.

Andika menyinggung catatan kelam Pemerintah Kabupaten Langkat yang sebelumnya pernah dua kali terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait praktik fee proyek.

​Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan sesuai Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, redaksi telah berupaya meminta konfirmasi serta hak jawab kepada oknum pejabat Diskanla Langkat berinisial DS melalui pesan singkat terkait laporan polisi nomor STTLP/B/789/XI/2026 yang dilaporkan oleh JHK.

​Adapun poin konfirmasi yang diajukan redaksi meliputi:

​Tanggapan mengenai dugaan komunikasi sejak Maret 2026 serta empat kali transfer dana pada periode April–Mei 2026 ke rekening atas nama yang bersangkutan dengan total Rp52 juta sebagai dugaan syarat paket proyek.

​Kebenaran informasi terkait adanya musyawarah, kesepakatan damai, serta pengembalian dana kepada pihak pelapor.

​Kesiapan dalam menghadapi proses penyelidikan di Polres Langkat mengingat dugaan suap atau gratifikasi merupakan delik biasa yang proses hukumnya tetap berjalan meski terjadi perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

​Namun, hingga berita ini diturunkan pada Minggu (22/11/2026) malam, pejabat berinisial DS belum memberikan jawaban maupun klarifikasi resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait untuk pemberitaan selanjutnya. (red/tim)

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

‘Tanah Untuk Rakyat’ Pekerjaan rumah untuk Badan Reforma Agraria, harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Banyak rakyat menunggu.. 

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

Terkini

Paling Banyak Komentar