MEDAN (Portibi DNP) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Edwin Sugesti Nasution, SE.MM mengatakan perlu kesiapsiagaan, pendataan dan informasi akurat tentang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam mendukung implementasi penanggulangan bencana di Kota Medan, termasuk penanganan banjir.
Dengan demikian diharapkan dapat memperkuat kinerja BPBD dalam pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca-bencana di Kota Medan.
Hal ini disampaikan Edwin Sugesti saat Sosialisasi ke XII Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Kota Medan, di Jalan Pimpinan Gang Delima Kelurahan Sei Kerah Hilir I dan di Jalan Sosro Lingkungan 8 Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Minggu (7/12//2025)
Menurut anggota DPRD dari Faksi PAN Kota Medan ini, banjir di Medan tidak hanya disebabkan, curah hujan yang tinggi, tetapi juga karena beberapa faktor seperti aliran sungai yang tidak terkendali, drainase yang tidak memadai dan perubahan iklim yang semakin meningkat.
Untuk mencegah banjir antara lain, tidak membuang sampah sembarangan (terutama ke selokan/sungai), rutin membersihkan saluran air, memperbanyak area resapan air (sumur resapan, tanam pohon), dan menghindari pembangunan di bantaran sungai. Langkah-langkah ini membantu kelancaran aliran air dan meningkatkan kemampuan tanah menyerap air hujan
“Semuanya harus terdata dengan baik dan efektif dan penyebarannya sangat diperlukan system informasi, sehingga dengan mudah diketahui masyarakat, misalnya ada aplikasi untuk itu,”ujar Edwin.
Untuk itu Edwin, meminta agar Pemko Medan dapat membuat rambu-rambu atau arah petunjuk untuk memudahkan masyarakat menuju posko pengungsian.
Dengan langkah ini akan memudahkan masyarakat mengetahui titik tempat pengungsian bila terjadi peristiwa banjir dan melakukan pemetaan untuk membuat posko pengungsianm serta segera menetapkan disetiap kelurahan posko-posko pengungsian.
Dengan demikian, pendataan dan distribusi bantuan hingga dapur umum dapat terdata dan semuanya tepat sasaran. Maka sangat diperlukan pendataan yang akurat.
Demikian juga sistem informsi yang efektif untuk mengatahui berbagai persitiwa cepat kepada masyarakat, sehingga memudahkan dan memahami setiap perkembangan yang terjadi.
Tidak hanya itu, Edwin juga mendesak Pemko Medan untuk menyediakan sedikitnya dua unit perahu karet di setiap Kecamatan rawan banjir untuk mengatasi penanganan banjir yang dianggap lamban oleh masyarakat, terutama saat evakuasi warga saat banjir terjadi.
“Ke depan Pemko Medan melalui BPBD harus segera menyediakan perahu karet ini. Minimal dua unit setiap kecamatan atau satu unit di setiap kelurahan yang tergolong rawan banjir,” kata anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan ini.
Penyediaan perahu karet di setiap kecamatan atau kelurahan akan memperpendek jarak dan waktu tempuh evakuasi.
Selain itu, kesiapsiagaan dengan menempatkan perahu karet di titik-titik rawan bencana akan memastikan bantuan dapat segera dikirimkan begitu banjir terjadi, sehingga mengurangi kepanikan warga.Dengan adanya ketersedian perahu karet dapat digunakan untuk membersihkaj aliran sungai.
”Jadi perahu karet ini dapat dipergunakan untuk gotong royong bila tidak dalam situasi banjir, maka dapat digunakan untuk membersihkan aliran bantaran sungai ,” pungkasnya.P06
