MEDAN (Portibi DNP) : Warga Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas mempertanyakan program bantuan pemerintah yang dianggap kurang tepat sasaran, sehingga minta agar dilakukan pendataan ulang terhadap warga penerima bantuan.
Hal ini terungkap saat pelaksanaan reses masa sidang 1 tahun anggaran 2024
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan M. Rizki Nugraha SE di Jalan Pangilar Gang Famili Lingkungan 1 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (20/1/2024)
Seperti diungkap Sri, warga Lingkungan I Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas ini minta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sosial melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat penerima bantuan, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
“Program Keluarga Harapan (PKH) diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu dan masih memiliki tanggungan keluarga. Tapi kenapa terkesan gak tepat sasaran. Saya minta pendataan penerima bantuan lansia, beras miskin (Raskin) Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan program lainnya didata ulang agar tepat sasaran,” ungkapnya.
Pendapat serupa juga Zukhairah Lubis,
Warga Lingkungan I Kelurahan Amplas ini mengaku sudah 20 tahun berumah tangga namun tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.
“Saya sudah berjuang tapi belum terima bantuan apapun. Saya punya anak sekolah dan suami tidak bekerja. Kek mana supaya saya bisa terima bantuan pak dewan,” ucapnya mempertanyakan.
Sementara warga lainnya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Rizki Nugraha yang telah menyahuti keluhan warga, sebab hampir semua aspirasi masyarakat Kelurahan Amplas sudah direalisasikan.
Menjawab pertanyaan Sri, perwakilan Dinas Sosial Kota Medan yang juga Koordinator Kecamatan (PKH) Medan Kota Wiwin Prabudi Lubis, menyebut ada ketentuan yang dilalui sebelum masyarakat mendapatkan bantuan dari Kemensos.
Dimana kata Wiwin, dari lima orang anak dalam satu keluarga, hanya empat yang dibantu pendidikannya.
“Untuk kesehatan juga, Kemensos hanya membantu sampai hamil anak kedua. Sementara bantuan kesejahteraan sosial seperti lansia dan disabilitas, lansia yang berumur 60 tahun akan dibantu. Disabilitas cacat tetap atau kesehariannya menjalani kehidupan bergantung dari orang lain, itu dibantu. Di luar itu tidak,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan Zukhairah, Wiwin menyebut masyarakat harus terdaftar dulu kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar mendapatkan bantuan.
Setelah itu, melalui musyawarah kelurahan (Muskel) akan menentukan, apakah masyarakat yang memohon tersebut layak menerima bantuan apa tidak.
“Dari hasil muskel itu nantinya, akan diajukan Lurah ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan. Gak semua pengajuan ini cepat diproses, karena ada kuota untuk bansos di masing-masing daerah. Bersabarlah, kita tunggu saja. Pasti akan keluar bantuan itu,” ujarnya.
Sementara itu Anggota DPRD Medan M. Rizki Nugraha mengatakan apa yang disampaikan konstituennya dalam resesnya tersebut akan menjadi pokok-pokok pikiran untuk diteruskan kepada Pemko Medan.
“Aspirasi bapak dan ibu ini akan saya teruskan ke Pemko Medan melalui dinas terkait. Sebab dewan bukan eksekutor. Tapi saya pastikan, semua keluhan bapak dan ibu akan saya kawal sampai terealisasi,” pungkasnya.
Dihadapan Lurah Amplas Mustaqim Siregar, perwakilan Camat Medan Amplas, Dinas Sosial dan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi
(SDABMBK) Kota Medan, politisi Partai
Golkar yang duduk di Komisi III DPRD Medan ini meminta masyarakat untuk tidak segan menyampaikan keluhan melalui timnya yang ada di Medan Amplas.P06
