MEDAN (Portibi DNP) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menggelar rapat paripurna di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (22/9/2025).
Rapat dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan atas penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 itu dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Chun Sen, didampingi para wakil ketua, Rajudin Sagala, dan Zulkarnaen.
Hadir dalam rapat paripurna tersebut para pimpinan fraksi, pimpinan komisi, alat kelengkapan dewan serta anggota DPRD Medan lainnya.
Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan, Sekda Medan Wirya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, serta Camat se Kota Medan.
Dalam pemandangan umumnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan disampaikan juru bicaranya Jusup Ginting Suka mengungkapkan, pengajuan R-APBD TA 2026 merupakan pengajuan anggaran tahun pertama dari implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Oleh karenanya kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirumuskan dalam R-APBD diharapkan menjadi instrumen dalam menyelesaikan dan menuntaskan sasaran dan target kinerja prioritas pembangunan Kota Medan tahun 2026 sesuai RPJMD tahun 2025-2029 serta RKPD 2026”, katanya.
Dijelaskan Jusup Ginting Suka, Wali Kota Medan telah menjelaskan 17 Program Prioritas Pemko Medan untuk tahun 2026. Dari 17 program prioritas tersebut terdapat perhatian Fraksi PDI-Perjuangan yakni di bidang kesehatan. Menurut Jusup Ginting , program UHC yang telah berjalan selama ini sangat membantu masyarakat.
“Meski begitu, peningkatan mutu tetap harus dilakukan, mulai dari alat kesehatan, tenaga kesehatan dan infrastrukturnya hingga permasalahan kekurangan ruangan rawat inap,” jelasnya.
Sementara itu untuk bantuan pendidikan kepada 500 siswa putus sekolah tingkat SD dan SMP yang terdata sampai saat ini diharapkan bisa segera direalisasikan. ” agar anak yang putus sekolah bisa kembali melanjutkan pendidikannya,” imbuh Jusuf.
Sementara itu juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dr. H. Ade Taufiq, Sp.OG, menyampaikan sejumlah pandangan kritis tersebut diantaranya terkait penurunan proyeksi pendapatan daerah pada APBD 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Universal Health Coverage (UHC) , Perusahaan Umum Daerah (PUD) , hingga Inventarisasi Aset dalam RAPBD Medan 2026
“Pada R-APBD 2025, pendapatan diproyeksikan Rp7,27 triliun lebih, sementara di R-APBD 2026 justru menurun menjadi Rp7,22 triliun lebih. Kami mempertanyakan kajian dan pertimbangan yang mendasari penurunan ini,” ujar Ade Taufiq.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti perbedaan anggaran belanja pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara nota kesepakatan KUA-PPAS dengan Nota Keuangan RAPBD 2026.
“Tercatat 17 OPD mengalami kenaikan anggaran, sementara 2 OPD mengalami penurunan. Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai dasar pertimbangan perubahan tersebut,” terangnya.
Selanjutnya Fraksi Partai Nasdem melalui juru Antonius Devolis Tumanggor, mengingatkan Pemko Medan tetap konsisten dan fokus mengutamakan program pembangunan yang terencana dan mempunyai skala prioritas dalam membangun kota Medan dengan segala potensi yang dimiliki.
“Aspirasi masyarakat harus menjadi jiwa dalam R APBD Kota Medan tahun 2026. Pemko Medan bersama DPRD Medan harus terus bersinergi untuk menerapkan kebijakan yang berdampak untuk masyarakat kota Medan,” jelasnya
Selanjutnya satu persatu juru bicara fraksi DPRD Medan menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap Ranperda R-APBD Kota Medan TA 2026 tersebut.
Sidang Paripurna DPRD Kota Medan ini ditutup dengan penyerahan berkas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Medan dari Ketua DPRD Wong Chun Sen kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.P06
