Nias Selatan(Portibi DNP): Arus lalu lintas di ruas Jalan Nasional jln. Saonigeho Kilometer 3, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, mengalami kemacetan panjang pada Sabtu (25/7/2026) sekitar pukul 11.46 WIB. Kemacetan terjadi setelah sejumlah pekerja proyek melakukan aksi pemalangan jalan menggunakan batang pohon kelapa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, aksi tersebut diduga dipicu oleh belum dibayarkannya upah para pekerja oleh pihak pelaksana proyek.
Selain menuntut pembayaran upah, para pekerja juga menyebutkan bahwa sejumlah pembayaran bahan material dasar proyek hingga kini belum diselesaikan.
Perwakilan pekerja, Jonatan Wau, kepada sejumlah awak media mengatakan bahwa mereka telah bekerja selama 31 hari, namun hingga saat ini belum menerima upah.
Menurutnya, para pekerja juga telah mendatangi kantor PKK 36 untuk meminta solusi, namun hanya diminta untuk terus menunggu tanpa kepastian.
“Kami sudah datang ke kantor PKK 36 untuk meminta solusi, tetapi hanya diminta menunggu. Kami sudah bekerja selama 31 hari, namun upah kami belum dibayarkan. Begitu juga pembayaran bahan dasar proyek belum diselesaikan. Tujuan kami memblokir jalan ini bukan untuk bertindak anarkis, tetapi hanya menuntut hak kami karena anak dan istri kami juga membutuhkan biaya hidup,” ujar Jonatan Wau.
Aksi pemalangan tersebut mengakibatkan antrean panjang kendaraan roda dua maupun roda empat di kedua arah jalan. Kondisi semakin diperparah oleh tingginya aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
Sejumlah pengendara sepeda motor berupaya mencari celah dengan saling mendahului, namun justru membuat arus lalu lintas semakin tersendat.
Beberapa warga mengaku terganggu dengan kemacetan yang terjadi dan berharap persoalan antara pekerja dan pihak pelaksana proyek dapat segera diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat pengguna jalan.
“Kalau begini terus, pengguna jalan yang menjadi korban kemacetan,” ujar salah seorang warga di lokasi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek terkait dugaan tunggakan upah tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera memfasilitasi penyelesaian persoalan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal serta hak-hak para pekerja dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. (SW)
