Mandailing Natal(Portibi DNP): Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bukit Malintang kian menguat. Bendahara SATMA AMPI Kabupaten Mandailing Natal, Muhammad Saleh, secara tegas mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memutuskan kerja sama dengan yayasan pengelola MBG yang dinilai tidak menjalankan kegiatan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Desakan tersebut disampaikan menyusul klarifikasi pengelola dapur MBG yang dinilai berseberangan dengan temuan Puskesmas, khususnya terkait penggunaan air dalam aktivitas dapur.
“Jika klarifikasi pengelola tidak sejalan dengan temuan Puskesmas, ini sudah cukup menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi dan memutus kerja sama. Program sebesar MBG tidak boleh dijalankan dengan standar yang abu-abu,” tegas Muhammad Saleh.
Lebih jauh, Saleh mengungkapkan bahwa biaya operasional yayasan mencapai Rp6 juta per hari, namun kondisi di lapangan tidak mencerminkan pelaksanaan SOP yang layak.
“Anggaran operasional mencapai Rp6 juta per hari, tapi faktanya masih ditemukan dugaan pelanggaran SOP. Ini sangat ironis dan patut dipertanyakan ke mana efektivitas anggaran tersebut dialokasikan,” ujarnya.
Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu, seharusnya seluruh kebutuhan dasar dapur—terutama air bersih yang memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan keamanan pangan—sudah terpenuhi tanpa celah persoalan.
Muhammad Saleh menegaskan, keselamatan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat MBG tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun, termasuk alasan teknis atau operasional yayasan.
“SATMA AMPI Madina tidak menolak program MBG. Yang kami tolak adalah pengelolaan yang tidak profesional dan tidak patuh SOP. Jika yayasan tidak mampu menjalankan standar, maka kerja sama wajib dihentikan dan diganti,” tegasnya.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta inspektorat daerah untuk segera melakukan audit menyeluruh dan terbuka terhadap pengelolaan MBG di Bukit Malintang.
SATMA AMPI Madina menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar benar-benar berjalan sesuai tujuan, transparan, dan menjamin kesehatan peserta didik.MH
