Ahmad Afandi Nilai Sistem Penanggulangan Bencana di Kota Medan Masih Lemah, Perlu Perbaikan

 

MEDAN (Portibi DNP) : Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, menyoroti lambannya respon Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mengevakuasi warga terdampak banjir besar pada Kamis, 27 November 2025 lalu.

Ini menunjukkan lemahnya sistem penanggulangan bencana yang seharusnya menjadi prioritas, terutama di tengah tingginya intensitas hujan memasuki akhir tahun.

Afandi mengaku menerima banyak keluhan dari warga yang merasa diabaikan saat banjir melanda pemukiman mereka.

“Banyak warga menghubungi saya karena tidak mendapat pertolongan apa pun dari pemerintah. Mereka panik, air sudah ada yang setinggi, lutut, pinggang bahkan dada orang dewasa, tapi tidak ada bantuan yang datang,” ujarnya,”Rabu (3/12/2025).

Yang lebih memprihatinkan lagi kata Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan ini nomor-nomor penting milik Pusdalops BPBD Kota Medan justru tidak aktif ketika warga mencoba meminta pertolongan. “Ini fatal. Di saat warga membutuhkan evakuasi segera, jalur komunikasi pemerintah justru mati,” tegasnya.

Ia menambahkan, situasi semakin kacau ketika air dan listrik padam secara bersamaan. Warga terjebak dalam gelap, tidak bisa mengakses informasi, dan tidak tahu harus menghubungi siapa untuk mendapatkan bantuan.

Dalam kondisi itu, kata legislato daerah pemilihan (Dapil) III, Kecamatan Medan Tembung, Medan Timur, Medan Perjuangan dan Medan Deli ini, ketakutan warga meningkat. Mereka bukan hanya butuh bantuan logistik, tapi nyawa mereka terancam.

Afandi berharap Pemko Medan tidak kembali kecolongan dalam menghadapi potensi bencana berikutnya. Dengan prediksi cuaca yang menunjukkan Sumatera Utara masih berada dalam periode musim penghujan untuk bulan Desember, sistem antisipasi dan penanggulangan bencana harus benar-benar disiagakan.

“Banjir kemarin harus menjadi pelajaran. Pemerintah, khususnya BPBD Kota Medan, harus memperbaiki respons, memperkuat komunikasi darurat, dan memastikan semua perangkat siap. Jangan sampai warga kembali menjadi korban karena kelalaian,” tandasnya.P06

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

Judulnya ‘Tanah Untuk Rakyat’ harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Setuju…

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

Terkini

  • Paling Banyak Komentar