BINJAI (Portibi DNP): Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai mencatatkan penurunan signifikan pada penerimaan daerah sektor Pajak Sarang Burung Walet, diiringi penagihan piutang puluhan juta rupiah yang belum terealisasi secara maksimal.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemko Binjai T.A 2025, Pendapatan Laporan Operasional (LO) Pajak Sarang Burung Walet tahun 2025 tercatat sebesar Rp200.000. Angka ini mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2024 yang mencapai Rp1.440.000.
Dalam laporan tersebut, pengawasan sektor ini juga mencatatkan angka Self-Assessment pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) senilai Rp0. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya pelaporan mandiri dari wajib pajak maupun pendataan di lapangan.
Sementara pada sektor penagihan piutang, dari total tunggakan sebesar Rp24.841.000 per akhir 2024, cicilan kas masuk yang berhasil ditarik sepanjang tahun 2025 sebesar Rp150.000. Ditambah pembayaran SKP berjalan Rp200.000, total realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2025 tercatat sebesar Rp350.000.
Dengan demikian, sisa saldo piutang Pajak Sarang Burung Walet per akhir 2025 masih tercatat sebesar Rp24.691.000. Penurunan saldo tunggakan tersebut menunjukkan proses penagihan maupun penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak belum berjalan efektif.
Guna menjaga perimbangan berita (cover both sides) dan transparansi publik, media ini telah mengonfirmasi Kepala Bidang PAD sekaligus Kabid Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya Pemko Binjai, Wanda Riswahyudi, S.E, via pesan WhatsApp, Kamis (29/10/2026).
Sejumlah poin yang dikonfirmasikan meliputi:
Penyebab penurunan pendapatan dari Rp1,44 juta menjadi Rp200 ribu dalam kurun satu tahun.
Evaluasi atas nilai SKP Self-Assessment senilai Rp0, serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak.
Langkah konkret, sanksi, atau upaya hukum yang diambil terkait sisa piutang sebesar Rp24,69 juta.
Kendala teknis penagihan serta upaya pencegahan potensi kebocoran PAD pada sektor pengusaha sarang burung walet di Kota Binjai.
Hingga berita ini ditayangkan, pejabat terkait belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi yang disampaikan. (red/tim)
