MEDAN (Portibi DNP) : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Hj. Sri Rezeki, AMd., menyoroti buruknya akurasi data desil.
Banyak ditemukan kasus warga dengan kondisi ekonomi sulit tapi justru masuk ke dalam kategori desil tinggi. Sehingga mereka kehilangan hak untuk memperoleh bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
“Desil masih menjadi masalah. Banyak warga yang kondisinya susah, tetapi desilnya malah tinggi sehingga tidak dapat bantuan,” ujar Sri Rezeki, Jumat (18/9/2026).
Menurut Sri Rezeki, permasalahan utama yang paling krusial adalah adanya perubahan status desil keluarga yang melonjak naik secara tiba-tiba ke kategori mampu (Desil 5–10) di dalam sistem.
Lonjakan status ini kata politisi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, terjadi secara sepihak tanpa adanya verifikasi lapangan yang valid.
Dampak dari error sistem ini dinilai sangat fatal. Banyak siswa dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan justru kehilangan hak aksesnya secara mendadak.
Seperti program Bansos, Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Sri berharap penetapan desil benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan meminta pemerintah segera melakukan evaluasi total.
“Sistem ini terkadang menciptakan ketidakadilan. Kami mengusulkan agar indikator desil tidak lagi dijadikan sebagai tolok ukur tunggal dalam penyaluran bantuan sosial,” tegasnya.P06
