MEDAN(Portibi DNP): PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara melalui Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik, Seftian Eko Pranata, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi kebijakan penggunaan barcode dalam pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi sepeda motor. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu ditinjau apabila dalam pelaksanaannya justru memperpanjang antrean di SPBU dan berdampak pada kemacetan lalu lintas.
Seftian mengatakan, antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Medan dan sekitarnya belakangan ini telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya para pekerja yang mengandalkan sepeda motor sebagai sarana transportasi sehari-hari.
“Antrean kendaraan yang mengular bukan hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga membuat banyak pekerja terlambat tiba di tempat kerja. Kondisi ini tentu berdampak pada produktivitas masyarakat,” ujarnya di Medan, (13/7).
Menurutnya, salah satu aspek yang patut dievaluasi adalah kewajiban pemindaian barcode pada setiap pengisian Pertalite untuk sepeda motor. Ia menilai, meskipun proses pemindaian terlihat singkat, akumulasi waktunya dapat memperpanjang antrean ketika jumlah kendaraan yang mengantre sangat banyak.
“Kalau setiap kendaraan membutuhkan waktu sekitar satu menit untuk proses pemindaian, maka pada antrean 100 sepeda motor bisa terjadi tambahan waktu pelayanan sekitar 100 menit atau hampir dua jam. Hal seperti ini perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi tetap penting agar tepat sasaran. Namun, menurutnya, mekanisme pengawasan juga harus mempertimbangkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Seftian menilai masyarakat tidak seharusnya dipaksa beralih ke BBM non-subsidi hanya karena ingin menghindari antrean. Menurutnya, selisih harga antara Pertalite dan BBM non-subsidi yang mencapai hampir 70 persen merupakan beban yang cukup besar bagi pekerja, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Karena itu, PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara mendorong Kementerian ESDM mengevaluasi kebijakan barcode untuk pengisian Pertalite bagi sepeda motor serta meminta PT Pertamina (Persero) terus meningkatkan kualitas pelayanan di SPBU agar distribusi BBM bersubsidi berlangsung lebih cepat, tertib, dan tidak menimbulkan kemacetan maupun kerugian waktu bagi masyarakat.SF
