MEDAN(Portibi DNP): Ketua Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, Seftian Eko Pranata, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia untuk turun langsung ke Sumatera Utara guna memeriksa tata kelola distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang dikelola Pertamina di wilayah tersebut.
Desakan ini disampaikan menyusul terjadinya kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di Kota Medan dan berbagai daerah lainnya di Sumatera Utara pada Minggu malam (12/7). Masyarakat melaporkan kesulitan memperoleh BBM karena stok Pertalite, Biosolar, Pertamax, hingga Dexlite di sejumlah SPBU mengalami kekosongan.
“Kami meminta Menteri ESDM tidak hanya menerima laporan di atas meja. Menteri harus turun langsung ke Sumatera Utara untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM yang dikelola Pertamina,” tegas Seftian Eko Pranata.
Menurutnya, kelangkaan yang terjadi secara bersamaan pada berbagai jenis BBM menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga berdampak terhadap sektor transportasi, logistik, usaha mikro, hingga aktivitas ekonomi masyarakat secara umum.
Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara menilai pemerintah pusat perlu memastikan apakah kelangkaan tersebut disebabkan oleh persoalan distribusi, pengelolaan stok, lemahnya pengawasan, atau faktor lainnya yang harus segera dibenahi.
“Kami meminta Menteri ESDM melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok BBM di Sumatera Utara. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat buruknya tata kelola distribusi energi yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar publik,” ujarnya.
Selain itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara diminta memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab terjadinya kelangkaan BBM serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk memulihkan pasokan.
Seftian menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kepastian dan jaminan ketersediaan BBM. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan tindakan konkret.
“Apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah serius dari pemerintah dan Pertamina, maka kami akan mendorong agar persoalan ini menjadi perhatian nasional. Sumatera Utara tidak boleh terus-menerus menghadapi persoalan distribusi BBM tanpa solusi yang jelas,” tutupnya.SF
