Peresmian LKPK Sumut, Seremonial atau Awal Gerakan Nyata Berantas Korupsi?

 

Medan(Portibi DNP):  Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (LKPK) wilayah Sumatera Utara resmi menggelar peresmian dan syukuran di kantor sekretariatnya yang beralamat di Jl. Bahagia Lk. V No.56, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara, Kode Pos 20126, Minggu (3/5/2026). Acara berlangsung khidmat, namun lebih dari sekadar seremoni, publik kini menanti langkah konkret lembaga ini dalam menghadapi persoalan korupsi yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus dan anggota PERADAN Sumatera Utara serta pengurus LKPK Sumut. Kehadiran berbagai unsur organisasi ini mencerminkan adanya dukungan awal, namun tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi gerakan di lapangan, bukan hanya simbol kebersamaan dalam acara formal.

Dalam sambutannya, pengurus LKPK menegaskan bahwa pembentukan lembaga ini bukan sekadar wadah organisasi, melainkan bagian dari komitmen untuk memperkuat pengawasan publik, mendorong transparansi, dan mengawal akuntabilitas di berbagai sektor. Slogan yang diusung, “Bersatu, Bergerak, dan Berani Melawan Korupsi demi Indonesia yang lebih bersih dan berkeadilan”, menjadi penegas arah gerakan tersebut.

Namun demikian, masyarakat menaruh harapan sekaligus pertanyaan: sejauh mana LKPK mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan berkelanjutan? Mengingat, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga integritas, kapasitas, serta sinergi nyata dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan elemen masyarakat sipil.

Rangkaian acara diawali dengan doa bersama, dilanjutkan sambutan pengurus, dan ditutup dengan sesi foto bersama. Meski berlangsung sederhana, momen ini menjadi titik awal bagi LKPK Sumut untuk membuktikan eksistensinya.

Ke depan, publik akan menguji komitmen tersebut melalui langkah-langkah nyata—apakah LKPK mampu menjadi garda terdepan dalam mengawal transparansi dan keadilan, atau justru berhenti pada level seremoni. Waktu dan kinerja akan menjadi jawabannya.SR

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

Judulnya ‘Tanah Untuk Rakyat’ harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Setuju…

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

Terkini

  • Paling Banyak Komentar