Gambar : Kepala UPT. KPH III Kisaran Wahyudi dalam acara FGD RAD – KSB di Labura
LABURA(Portibi DNP): Luar biasa, seluas ± 85.000 hektar kawasan hutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), kini telah beralihfungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah III (KPH III) Kisaran, Wahyudi, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD – KSB) dengan International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) Indonesia di Aula Ahmad Dewi Sukur, komplek Kantor Bupati Labura, selasa 14 Februari 2023.
Di hadapan Tim ICRAF Fery Johana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) M. Ikhwan Lubis, Kepala Dinas Pertanian drh. Sudarija, Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Heri Endarianto dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, Wahyudi mengatakan, saat ini di wilayah hukum KPH III Kisaran, terdapat seluas 25.000 kawasan hutan produksi tetap dan 20.000 kawasan hutan produksi telah beralihfungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit.
” Saat ini di wilayah hukum KPH III Kisaran, ada 25.000 hektar kawasan hutan produksi tetap dan 20.000 kawasan hutan produksi sudah alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Welman Simanjuntak dari KPH V Aek Kanopan, di wilayah mereka terdapat ± 40.000 hektar kawasan hutan juga beralihfungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, ” papar Wahyudi yang terlihat diamini oleh Welman Simanjuntak, pejabat KPH V Aek Kanopan.
Berdasarkan data yang disampaikannya tersebut, Wahyudi menyatakan sikap akan mendukung program RAD – KSB di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Wahyudi menilai, total 85.000 hektar kawasan yang sudah beralihfungsi itu adalah aset yang sangat potensial untuk dikembangkan dan ditata kelola dengan baik.
” Potensinya sangat besar, tentunya akan menjadi sebuah aset yang sangat berharga jika dikelola dengan baik. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengupayakan agar lahan yang berada di kawasan itu memiliki status yang jelas. Apakah nanti akan dilepaskan dari kawasan, itulah yang akan dibahas lebih lanjut. Intinya, kami dari KPH III Kisaran siap mendukung program ini, ” imbuh Wahyudi. (NB)
