Mandailing Natal(Portibi DNP): Ketua DPK SATMA AMPI STAIN Madina, Muhammad Ramli Lubis, menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menata kegiatan pertambangan rakyat melalui penerbitan IPR (Izin Pertambangan Rakyat)di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan rakyat berjalan secara legal, tertib, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi terhadap aktivitas pertambangan rakyat dengan mempercepat penerbitan IPR, sehingga masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan dapat bekerja secara legal dan teratur,” ujar Muhammad Ramli Lubis.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah perlu menetapkan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) secara jelas agar masyarakat memiliki ruang yang sah untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Selain itu, pemerintah diminta untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan agar tidak terjadi praktik tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan serta menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin resmi dari pemerintah. Oleh karena itu, percepatan penerbitan IPR dinilai menjadi langkah penting untuk menata sektor pertambangan rakyat.
Muhammad Ramli Lubis juga berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat melakukan pembinaan kepada para penambang rakyat agar kegiatan pertambangan dilakukan secara aman, bertanggung jawab, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
“Dengan adanya penataan yang jelas melalui IPR, kita berharap pertambangan rakyat dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum dan lingkungan,” tutupnya.MH
