Mandailing Natal(Portibi DNP): Proyek pembangunan Puskesmas Panyabungan Jae kembali menjadi sorotan tajam publik. Klarifikasi yang disampaikan konsultan pengawas dinilai tidak menjawab substansi persoalan, sementara kondisi fisik proyek di lapangan menunjukkan berbagai kejanggalan yang menguatkan dugaan amburadulnya pelaksanaan pekerjaan.
Bendahara SATMA AMPI Mandailing Natal, Muhammad Saleh, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta perusahaan pelaksana proyek yang secara hukum bertanggung jawab penuh atas mutu, spesifikasi, dan pelaksanaan pekerjaan.
“PPK dan perusahaan pelaksana tidak bisa saling lempar tanggung jawab. Jika proyek bermasalah, maka keduanya wajib mempertanggungjawabkannya secara administrasi, hukum, dan moral kepada publik,” tegas Muhammad Saleh.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan terbuka dari pihak PPK maupun perusahaan pelaksana terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kualitas bangunan, serta lemahnya pengawasan yang terjadi di lapangan.
Lebih jauh, Muhammad Saleh juga menyoroti Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal yang belum memberikan klarifikasi resmi, padahal proyek Puskesmas Panyabungan Jae berada di bawah kewenangan dinas terkait dan menggunakan anggaran negara.
“Kadis Kesehatan sebagai pengguna anggaran harus bertanggung jawab secara institusional. Tidak cukup hanya konsultan pengawas yang bicara, sementara PPK dan perusahaan justru diam,” lanjutnya.
SATMA AMPI Mandailing Natal menilai, ketidakjelasan pertanggungjawaban ini berpotensi mengarah pada dugaan pembiaran dan pelanggaran prosedur pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Inspektorat, BPK, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh, memeriksa peran PPK, perusahaan pelaksana, dan seluruh pihak terkait.
“Jika terbukti ada pelanggaran, kami meminta proses hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Proyek fasilitas kesehatan tidak boleh dijadikan ladang permainan,” tutup Muhammad Saleh.MH
