BINJAI (Portibi DNP) : Menanggapi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Binjai-Langkat, Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemberantasan Korupsi (DPN LPK) Norman Ginting SE, meminta kepada pihak Polres Binjai untuk segera melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana tersebut.
“Apa yang dilakukan oleh Kepala SMAN 1 Binjai-Langkat, Sarli Junaidi, jelas menjadi pertanyaan publik. Dimana, dirinya berani menghapus pernyataan yang sudah dinyatakannya kepada media. Bagaimana jika nanti diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” katanya kepada wartawan, Rabu (06/11/2024).
Ia menduga, ada kejanggalan yang terjadi terkait penggunaan dana BOSP di SMAN 1 Binjai-Langkat.
“Kalau memang sudah diperiksa oleh pihak Inspektorat, pastinya ada bukti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Inpekrorat di SMAN 1 Binjai-Langkat. Nah, bukti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat inikan bukan dokumen rahasia negara, tunjukkan kepada publik, bukan hanya berkata-kata saja,” ungkapnya.
”
Ia juga berpesan kepada pihak Polres Binjai, jika nantinya pihak Polres Binjai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan atas penggunaan dana BOSP di SMAN 1 Binjai-Langkat, agar lebih berhati-hati lagi mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala SMAN 1 Binjai-Langkat, Sarli Junaidi.
“Kepada media saja Kepala SMAN 1 Binjai-Langkat, Sarli Junaidi, berani menghapus pesan yang sudah disampaikannya kepada media. Apalagi, kepada APH,” katanya mengakhiri.
Sekadar latar, entah apa maksud dan tujuan Kepala SMA Negeri 1 Binjai, Sarli Junaidi, menghapus hasil konfirmasi wartawan.
Tapi yang jelas, Sarli Junaidi mengjapus hasil konfirmasi wartawan ketika ditanya mengenai penggunaan dan item apa saja yang dibeli pada dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMA Negeri 1 Binjai-Langkat pada tahun 2023.
Saat ditanya melalui pesan WhatsApp, kemarin, sarli junaidi mengatakan kepada wartawan bahwa penggunaan dana BOSP Reguler tahun 2023 di SMA Negeri 1 Binjai-Langkat sudah diperiksa oleh pihak Inspektorat.
Bahkan, ia mengirimkan foto penggunaan dana BOSP tahun 2023 di SMA Negeri 1 Binjai-Langkat.
Karena tidak ada terdapat item-item nama barang yang dibelanjakan pada foto yang dikirimkannya, wartawan lalu bertanya kepadanya mengenai item-item apa saja yang dibelanjakan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat.
Ia pun membalas, dengan mengatakan bahwa item yang dominan yang dibelanjakan buku, multimedia, laptop dan printer, tanpa menyebut berapa harga serta jumlahnya.
Anehnya, pertanyaan tersebut hingga berita ini dibuat tidak juga dijawabnya. Dan, yang paling aneh, sebagian jawaban yang diberikannya malah dihapus.
Hanya jawaban item yang dibelanjakan berupa buku, multi media, laptop dan printer yang tidak dihapusnya. Sementara, foto anggaran penggunaan dana BOSP di SMAN 1 Binjai-Langkat dihapusnya.
Untuk diketahui, pada tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tahun 2023.
Hasil pemeriksaan itu dicatat BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beromor : 54.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 tanggal 27 Mei 2024.
Dikutip dari LHP tersebut, Pemprov Sumatera Utara menyajikan anggaran belanja barang dan jasa BOS pada LRA TA 2023 sebesar Rp449.274.772.218 atau 99.19 persen dari anggaran.
Dana BOS merupakan dana transfer dari
pemerintah pusat yang disalurkan langsung ke rekening sekolah.
Penyaluran dana BOS tersebut dilakukan dengan mekanisme transfer dari
rekening Bendahara Umum Negara (BUN) ke rekening bank milik 29 Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN), 427 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan 270 Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Pihak BPK menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik pada 28 sekolah yang menerima dana BOS di 13 kabupaten/kota, diketahui terdapat realisasi dana BOS yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp999.891.191.
Ke-tidak-sesuaian pembayaran sebesar Rp999.891.191, telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran seluruhnya ke RKUD.
Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan dana BOS di masing-
masing satuan pendidikan menunjukkan permasalahan sebagai berikut :
a. Pertanggungjawaban Belanja Dana BOS Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya
Belanja Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah dalam bentuk pembayaran belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa yang meliputi pengadaan barang modal peralatan mesin, maupun belanja modal aset tetap lainnya.
Seluruh kegiatan operasional sekolah tersebut dipertanggungjawabkan secara swakelola oleh masing-masing sekolah.
b. Penggunaan Belanja Dana BOS Tidak Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana BOS
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban dana BOS pada 16 sekolah menunjukkan terdapat penggunaan belanja dana BOS yang tidak sesuai Juknis pengelolaan dana BOS.
Beberapa kegiatan yang tidak sesuai tersebut, yaitu pembayaran honorarium bagi ASN yang telah mendapat gaji dari APBD dan biaya transport untuk kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan sekolah.
Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/776/2023 tentang tim manajemen BOS Provinsi Sumatera Utara TA 2023, tim manajemen BOS memiliki tugas di antaranya sebagai berikut.
1. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana BOS kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan/atau masyarakat.
2. Melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana BOS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan.
3. Memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi dari Satuan Pendidikan
4. Memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada Satuan Pendidikan telah disusun dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOS Pendidikan (BOSP).
5. Memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan
Pendidikan.
6. Memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan
pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.
Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Disdik selaku Ketua tim manajemen BOS, diketahui bahwa tim manajemen BOS telah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Dana BOS di sekolah-
sekolah.
Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan adalah sosialisasi penyusunan dan perubahan RKAS pada masing-masing sekolah baik negeri maupun swasta.
Selain itu, tim manajemen B0S juga melakukan pengawasan dan monitoring berupa koordinasi secara lisan kepada masing-masing Kepala Cabang Disdik di seluruh wilayah kabupaten/kota.
Namun, tidak terdapat laporan tertulis kepada Ketua tim manajemen
atas hasil pengawasan dan monitoring tersebut.
Dari 28 sekolah yang diperiksa oleh pihak BPK, tidak ada tertulis bahwa pihak BPK ada melakukan pemeriksaan di SMA Negeri 1 Binjai-Langkat.
Atas dasar inilah, media online portibi.id mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala SMAN 1 Binjai-Langkat, Sarli Junaidi, lewat pesan WhatsApp, kemarin.
Berikut rIncian realisasi penggunaan dana BOSP Reguler di SMAN 1 Binjai-Langkat tahun 2023
Saldo Sebelumnya /Silpa (yang dilaporkan ke BKAD) : Rp5.088.000.
Saldo sebelumnya/Silpa (yang dipotong oleh Kementerian) : Rp5.088.000.
BOS Reguler KPPN : Rp.1.109.502.000.
Belanja Operasi : Rp818.494.800.
Belanja Modal dan Peralatan Mesin Rp80.380.200.
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp215.715.000.
Total Rp296.095.200.
Total Belanja Rp1.114.590.000.
Sisa Saldo Bank Rp0.
Sisa Saldo Tunai Rp0
Sisa Saldo 2023 (Kemendikbud) Rp0
Bunga Jasa Giro Rp0.
Sisa Saldo 2023 Rp0.
Pengembalian 2023 Rp0.
Total Sisa Saldo Rp0. (Tim)
