Perda Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lansia Sangat Urgen untuk Segera Direalisasikan

MEDAN (Portibi DNP) : Fraksi Partai Golkar DPRD Medan menilai Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (Lansia) sangat urgen untuk segera direalisasikan.

Hal ini mengingat dari geografis, jumlah penyandang disabilitas terus mengalami peningkatan. Namun kondisi itu tidak diimbangi dengan pelembagaan sistem pelayanan yang memihak pada aspek kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

Hal dikatakan juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Medan Modesta Marpaung saat membacakan pendapat fraksinya atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (Lansia) pada rapat paripurna DPRD Medan di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (18/12/2023).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga didampingi Rajudin Sagala, para pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan anggota dewan lainnya.

Hadir dalam rapat tersebut Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Walikota Medan Aulia Rachman, para pimpinan organisasi perangkat daerah serta camat se Kota Medan.

Dimana kata Modesta, berdasarkan data terakhir dari WHO tahun 2011 jumlah penyandang disabilitas di dunia pada tahun 2010 sebanyak 15,6 persen dari total populasi dunia atau lebih dari 1 miliar.

Jika disesuaikan jumlah penduduk di Kota Medan mencapai 2,5 juta jiwa di tahun 2023, itu berarti jumlah penyandang disabilitas berdasarkan estimasi who tersebut di atas adalah 390.000 jiwa.

Dikatakan Modesta, dalam menunaikan tanggung jawab negara dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, pemerintah, khususnya pemerintah daerah sudah semestinya mengambil kebijakan untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak mereka.

Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada paradigma baru yang bergeser dari pendekatan berbasis charity atau belas kasih ke perspektif hak asasi manusia dengan mengutamakan prinsip inklusi dan partisipasi.

“Dengan demikian akan terwujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas sehingga dapat berperan serta secara penuh dalam kehidupan berbangsa dan pembangunan daerah,” papar Modesta.

Adapun yang perlu diperhatikan tentang hak-hak penyandang disabilitas menurut Modesta meliputi : hak hidup, hak bebas dari stigma,hak privasi,hak keadilan dan perlindungan hukum,hak pendidikan.

Kemudian hak pekerjaan, kewirausahaan; dan koperasi,
hak kesehatan,hak politik, hak keagamaan,hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata;

Selanjutnya hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;

Lalu tambah Modesta, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan dan hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Selain hak penyandang disabilitas, sebut anggota dewan yang duduk di Komisi II DPRD Medan ini, perempuan dengan disabilitas juga memiliki hak
atas kesehatan reproduksi.

Hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, hak mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Sedangkan anak penyandang disabilitas juga memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.

Hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan.

Hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, hak pemenuhan kebutuhan khusus, hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan hak
mendapatkan pendampingan sosial.

“Jadi kehadiran Ranperda tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Medan merupakan wujud komitmen dari segenap unsur yang ada sebagai pengakuan bahwa penyandang disabilitas diberi tempat yang proporsional untuk pemenuhan hak-hak mereka dan berperan serta dalam pembangunan,” tandas Modesta yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Medan tersebut.P06

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Usai Sudah Kita Nyoblos..


Bolo : Bersatulah kita membangun bangsa..

 

Kebiasaan yang sudah ada bersatu kita teguh..


Bolo : Jadi semboyan hidup agar maju menuju Indonesia Emas 2045