Foto: Ilustrasi /net
LANGKAT (Portibi DNP) : Pada tanggal 28 Desember 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023, pada Pemerintah Kabupaten Langkat.
LHP tersebut bernomor : 91/LHP/XVIII.MDN/12/2023. Dikutip dari LHP tersebut, diketahui bahwa pertanggungjawaban belanja dana Bantuan Operasional Sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat diduga tidak sesuai dengan ketentuan.
pada LHP tersebut dijelaskan bahwa, Pemkab Langkat TA 2023 menyajikan anggaran Dana BOS pada Dinas
Pendidikan sebesar Rp106.995.857.616,00 dengan realisasi sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp38.460.434.548,00 atau 47,90 persen dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana BOS :
1. Akun : Belanja Barang dan Jasa BOS
Anggaran : Rp80.291.417.616,00
Realisasi : Rp38.460.434.548,00
Persan : 47,90
2. Akun : Belanja Hibah Dana BOS
Anggaran : Rp26.704.440.000,00
Realisasi : 0
Persen : 0
Jumlah
Anggaran : Rp106.995.857.616,00
Realisasi : Rp38.460.434.548,00
persen : 35,95
Menurut BPK, dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah dengan cara transfer dari rekening Bendahara Umum Negara (BUN) ke rekening Dana BOS milik 656 sekolah dasar (SD), 180 sekolah menengah Pertama (SMP) di wilayah Kabupaten Langkat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya permasalahan diantaranya, belanja dana BOS untuk pembelian pakaian olahraga yang diduga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan dana BOS.
Ada dugaan, pakaian olahraga tersebut disuplai oleh pihak yang sama. Pasalnya dari harga yang ditentukan oleh pihak sekolah hampir sama dengan sekolah lainnya.
Contohnya, di SDN 050592 Padang Brahrang dan SDN 050590 Pd. Cermin. Kedua sekolah ini menetapkan harga yang sama. Dimana, kedua sekolah ini membeli pakaian olahraga siswa sebesar Rp130.000/siswa.(BP)
