MEDAN (Portibi DNP) : Pemerintah Kota (Pemko) Medan dipastikan akan membangun enam underpass baru dan melakukan relokasi warga di pinggir sungai.
Hal ini disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, S.E., S.H., M.H, usai melakukan pembahasan bersama pihak eksekutif di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) Lantai II Gedung Dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (22/7/2025).
Didampingi Anggota Pansus lainnya seperti Zulham Efendi dan dr Dimas Sofani Lubis, Henry Jhon mengatakan, pembangunan underpass menjadi opsi yang paling realistis dan memungkinkan dibanding pembangunan jalan tol maupun flyover.
“Kita sudah tanya ke Pemko Medan, apa yang bisa dibangun? Jalan tol tidak mungkin, flyover juga tidak mungkin, maka yang memungkinkan adalah underpass. Di Medan ada delapan titik, dua sudah terealisasi,” jelasnya.
Salah satu underpass yang segera dibangun berada di kawasan Kampung Lalang, untuk yang lain belum dirinci di titik-titik mana saja yang akan menjadi lokasi pembangunannya, kata Henry Jhon seraya mengatakan pembiayaan proyek ini direncanakan berasal dari APBD dan atau APBN.
Selain underpass Henry Jhon juga menyoroti masalah penanganan banjir, khususnya relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai.
Henry Jhon menyebutkan, pemerintah pusat telah menyatakan kesediaannya mendukung relokasi asalkan Pemko Medan segera mengajukan proposal.
” Terkait persoalan lahan kata Henry Jhon mengatakan tidak ada masalah. Sebab Kota Medan punya rumah susun seperti di Kayu Putih, serta lahan seluas tiga hektare di Medan Johor,” tambahnya.
Tidak hanya itu Henry John juga mendorong Pemko Medan untuk menyiapkan ambulans pada setiap Puskesmas di Kota Medan.
“Sebab berdasarkan Perda Kota Medan No 4 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan, setiap Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) masing-masing harus punya 1 unit mobil ambulans. Namun pada kenyataannya hal itu belum terpenuhi secara merata,” kata Henry John seraya menambahkan jumlah Puskesmas di Kota Medan sebanyak 31 unit, sementara pustu sebanyak 37 unit.
Sementara itu anggota Pansus dr Dimas Sofani Lubis, memastikan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, karena telah masuk ke dalam RPJMD Kota Medan tahun 2025-2029.
“Kami (Pansus RPJMD) pastikan pembangunan Pustu di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia telah masuk ke dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029,” ucap dr Dimas.
Atas dasar itu, dr Dimas Sofani Lubis meminta Pemko Medan untuk segera merealisasikan pembangunan Pustu tersebut sebagai bentuk nyata realisasi RPJMD Kota Medan 2025-2029 di bidang pelayanan kesehatan.
“Untuk itu, saya meminta kepada Pemko Medan untuk segera membangun Pustu di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia. Tidak ada lagi alasan untuk tidak segera membangunnya,” tegas Dimas.
Sebab kata Dimas, masyarakat Kelurahan Sari Rejo sudah sangat lama mengharapkan adanya Pustu di wilayah tersebut. Mengingat, hanya ada satu Puskesmas di Kecamatan Medan Polonia itupun jaraknya cukup jauh dari Kelurahan Sari Rejo, hal ini tentu sangat menyulitkan warga untuk mendapatkan layanan kesehatan.
“Dari hasil diskusi kita dengan Pemko Medan disepakati penyediaan lahan dan pembangunan Pustu di Kelurahan Sari Rejo akan dimulai tahun depan,”sebut Dimas.
Sedangkan Zulham Efendi menilai program penanganan banjir seperti pembangunan kolam retensi tidak memberikan dampak signifikan. Oleh karena itu, Zulham mendorong ada terobosan baru dalam RPJMD agar penanggulangan banjir tidak sebatas rutinitas tahunan.
“Kita lihat kolam retensi di Martubung yang dibangun tidak memberikan dampak nyata. Perlu solusi yang lebih menyentuh akar masalah, termasuk pembenahan drainase secara menyeluruh dan pembangunan sistem pengendalian air yang modern,” tegas Zulham.
Selain itu, Zulham juga menekankan pentingnya pengadaan fasilitas umum (fasum) di Medan Utara. Ia menyebut daerah tersebut masih kekurangan sarana penunjang kehidupan masyarakat, mulai dari ruang terbuka hijau, taman, hingga fasilitas sosial.
“Kita melihat program ini juga masuk dalam prioritas di RPJMD, kita mengharapkan realisasinya bisa maksimal,” ungkapnya.
Di bidang pendidikan, Zulham memberikan apresiasi terhadap inisiatif menghadirkan sekolah rakyat di Kelurahan Sicanang, yang menurutnya mampu memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat tidak mampu.
“Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Sicanang diharapkan bisa memberikan dampak yang maksimal bagi warga di Medan Utara,” ucapnya.
Tak hanya itu, Zulham juga menyinggung pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bachtiar Djafar. Ia berharap RSUD tersebut bisa ditingkatkan menjadi rumah sakit rujukan utama di kawasan Medan Utara.
“Jangan sampai masyarakat Medan Utara harus jauh-jauh ke pusat kota hanya untuk berobat. RSUD Bachtiar Djafar harus didorong menjadi rumah sakit yang lengkap dan representatif,” ujarnya.
Demikian juga dengan lapangan pekerjaan yang dinilai masih minim di Medan Utara. Ia pun mendesak agar RPJMD benar-benar memperkuat sektor ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan membuka peluang usaha baru bagi warga.
Semua catatan tersebut, menurut Zulham, sejalan 10 program prioritas RPJMD Kota Medan 2025–2029, di antaranya, pembenahan dan peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan,membangun pusat ekonomi kerakyatan berbasis UMKM terutama di Medan Utara.P06
