MEDAN (Portibi DNP) : Permasalahan infrastruktur, drainase hingga masalah bantuan sosial (bansos) masih menjadi persoalan utama masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) III, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Perjuangan dan Medan Deli.
“Melalui sidang paripurna laporan reses ini, berbagai keluhan masyarakat telah kami himpun, baik itu menyangkut
infrastruktur seperti drainase,
bansos, kesehatan, pendidikan dan berbagai persoalan lainnya,” kata
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Lailatul Badri saat menyampaikan laporan reses masa sidang I Tahun 2024-2025, dalam rapat paripurna di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (6/1/2025).
Dalam rapat paripurna yang dibuka Ketua DPRD Medan Drs Wong Chun Sen MPd.B
didampingi Wakil Ketua, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., H. Zulkarnaen, S.K.M., dan Hadi Suhendra itu
Laila minta untuk persoalan bansos agar dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
Hadir juga dalam rapat tersebut
para pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan anggota DPRD Medan
lainnya. Wali Kota Medan Muhammad Afif Nasution SE, MM,
Plh. Sekretaris Daerah Kota Medan, Muhammad Sofyan, S.Sos., M.A.P., Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, serta Camat se-Kota Medan.
“Masyarakat di Kecamatan Medan Deli dan Medan Tembung secara keseluruhan memohon agar proses untuk mendapatkan bantuan PKH transparan dan di permudah dalam urusannya ,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Karena dalam pelaksanaan reses, banyak masyarakat mengeluh soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, banyak warga yang susah, tapi tidak dapat bantuan,” sambungnya.
Dikatakan wanita yang akrab disapa Laila ini, berbagai bantuan yang dikeluhkan masyarakat baik bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) bantuan lansia, bantuan anak sekolah dan program bantuan BPJS Kesehatan Gratis.
“Di Kecamatan Medan Deli banyak lansia, tapi program lansia justru tidak berjalan. Dan di Kecamatan Medan Tembung kami meminta agar didata ulang bantuan PKH dan KIP,” katanya.
Laila juga mempertanyakan program Universal Health Coverage ( UHC) yang hingga kini sebagian masyarakat belum dapat merasakannya.
“Warga di Dapil III meminta kepada Pemko Medan dan Dinas Kesehatan untuk tidak mempersulit masyarakat dalam hal pelayanan penggunaan program UHC yang dicanangkan Wali Kota Medan,” katanya.
Selain itu, kata Laila agar Pemko Medan menghapus tunggakan BPJS Kesehatan.
“Warga Kecamatan Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Deli dan Medan Deli berharap adanya kebijakan menghapus tunggakan BPJS dan tidak mempersulit saat masuk rumah sakit. Dan juga dapat menurunkan tagihan BPJS Mandiri ,” ucapnya.
Sistem pelayanan kesehatan oleh petugas Puskesmas juga harus dilakukan pembenahan.
“Warga Kecamatan Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Deli dan Medan Deli meminta kepada Dinkes Kota Medan untuk melakukan evaluasi agar tim medis di Puskesmas lebih ramah ,” pungkasnya.
Ada pun anggota DPRD Kota dari Dapil III yang melaksanakan reses, yakni ; Ahmad Afandi Harahap, Andreas Pandapotan Purba, Datuk Iskandar Muda, dr.Faisal Arbie, Wong Chun Sen, Edwin Sugesti, Doli Indra Rangkuti, Modesta Marpaung, Paul Mei Anton Simanjuntak, Reinhart Jeremy Aninditha dan Zulkarnaen.P06
