Mandailing Natal(Portibi DNP): Konflik antara Forum Mahasiswa Intelektual (FMI) Mandailing Natal dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Madina memasuki fase memanas setelah klarifikasi delapan poin terkait anggaran perjalanan dinas tahun 2025 tidak dijawab secara substantif oleh Kepala Bapenda.
Ketegangan bermula ketika FMI melakukan telaah terhadap pagu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa senilai Rp1.543.963.000. Temuan mereka menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan yang dinilai tidak transparan, tidak efisien, dan layak dipertanyakan.
Pada 12 November 2025, FMI secara resmi mengirimkan surat berisi delapan pertanyaan krusial mengenai mekanisme penyusunan anggaran, SOP perjalanan dinas, hingga evaluasi manfaat kegiatan. Survei internal FMI menyebut beberapa pos dianggap tidak wajar.
Namun, Kepala Bapenda justru merespons melalui pesan WhatsApp. Ia menyatakan bahwa seluruh jawaban telah diserahkan kepada PPID Utama Madina dan meminta FMI mengajukan permohonan data lewat prosedur UU KIP. Sikap tersebut dinilai FMI sebagai langkah menghindar dari substansi pertanyaan.
Sekretaris FMI Madina, Ahmad Husein, menegaskan bahwa klarifikasi yang diminta bukan permohonan data formal, melainkan penjelasan kebijakan anggaran yang seharusnya dapat dijawab langsung oleh Kepala Bapenda. “Ini bukan soal administrasi. Ini soal tanggung jawab pejabat terhadap anggaran publik,” tegasnya.
FMI menilai bahwa Kepala Bapenda menunjukkan ketidaksiapan menghadapi pengawasan publik. Husein bahkan menyebut adanya dugaan pola komunikasi birokrasi yang defensif dan tidak transparan, sehingga memperkeruh situasi dan menimbulkan spekulasi publik.
Melihat eskalasi yang meningkat, FMI mendesak Bupati Mandailing Natal untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Bapenda. “Jika pejabat tidak mampu menjelaskan anggaran dasar, bagaimana publik bisa percaya pada pengelolaan pendapatan daerah?” ujar Husein.
Selain mendesak evaluasi, FMI menegaskan siap menggelar aksi unjuk rasa besar jika klarifikasi tidak diberikan secara terbuka. Mereka menyatakan bahwa pengawasan anggaran merupakan mandat moral mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial.
FMI juga menegaskan akan terus mengawal penggunaan anggaran daerah dan memastikan setiap rupiah dikelola secara akuntabel. “Kami tidak akan berhenti sampai semuanya dijelaskan tuntas. Transparansi adalah hak publik,” tutup Husein.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bapenda Mandailing Natal belum memberikan tanggapan resmi atas polemik yang berkembang.MH
