MEDAN (Portibi DNP) : Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan H.Iswanda Ramli SE mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang merancanakan program sekolah rakyat.
“Sekolah rakyat ini bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia tertampung pendidikannya, agar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah,” kata Iswanda Ramli kepada wartawan ruang kerjanya lantai VI gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (26/5/2025).
Untuk itu Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan ini mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan peka dan mendukung penuh program yang dicanangkan presiden Prabowo Subianto ini.
“Kita berharap Pemko Medan bisa mengambil peran, turut ambi bagian terhadap program sekolah rakyat ini,” ujar Nanda Ramli.
Memang aku Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini, untuk membangun sekolah rakyat ini banyak yang harus dilakukan Pemko Medan.
Seperti menyiapkan tempat proses belajar mengajar, asrama/mes, tenaga pengajar dan inspratuktur pendukung lainnya, termasuk SDM pendidiknya, dan ini semua membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Untuk itu Pemko Medan diharapkan benar-benar menyiapkannya, baik dari segi infrastruktur, SDM, anggaran maupun fasilitas pendukung lainnya
Dikatakan Nanda, sekolah rakyat ini juga membuka peluang bagi guru-guru yang kebetulan belum mengajar, namun tentunya yang memiliki SDM handal, sehingga dapat melahirnya anak-anak yang cerdas.
Sekolah rakyat ini kata Nanda lagi sangat membantu masyarakat miskin untuk bersekolah, karena di sekolah ini semua biasa dibebaskan, alias gratis.
Sebab semua biaya sudah ditanggung pemerintah, baik lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jadi dengan adanya sekolah rakyat ini diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah karena ketiadaan biaya,” sebut Nanda.
Untuk diketahui, pemerintah pusat telah merencanakan sekolah rakyat yang merupakan salah satu program kampanye Presiden Prabowo Subianto.
Sekolah rakyat ini khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah itu didesain berasrama, dan bersifat gratis.
Presiden prabowo menargetkan pada tahun 2025 ada 200 titik lokasi yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pada tahap pertama, sebanyak 53 titik lokasi telah ditetapkan di 41 daerah yang mencakup satu provinsi dan 40 kabupaten/kota (16 kabupaten dan 24 kota).
Sekolah ini direncanakan mulai beroperasi pada Juli 2025 mendatang, yang akan mencakup, dua jenjang SD, 22 jenjang SMP dengan total 32 rombongan belajar dan satu jenjang SMA dengan 63 rombongan belajar.
Dalam rapat dengan Presiden yang digelar pada 24 Maret 2025 lalu tercatat 229 titik usulan Sekolah Rakyat. Usulan ini terdiri dari 184 usulan dari pemerintah daerah dan 45 usulan dari Kementerian Sosial
Per 25 April 2025, angka ini meningkat signifikan. Total 274 daerah (meliputi 24 provinsi dan 250 kabupaten/kota) telah mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat.P06
