Polemik Panti Asuhan Bait Allah, Anggota DPRD Medan, Lily Minta Surat Izin Operasional Panti Diberikan

MEDAN (Portibi DNP) : Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik Panti Asuhan Bait Allah di ruang Badan Anggaran (Banggar), lantai II gedung Jalan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Senin (26/5/2025).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Modesta Marpaung, didampingi Sekretaris Iswanda Ramli dan dihadiri sejumlah anggota Komisi II lainnya seperti Johannes Hutagalung, Jansen Simbolon, Lily, Ade Taufik, Binsar Panjaitan, Afif Abdilah.

Dalam RDP itu, Pemilik Panti Asuhan Bait Allah, Pdt Dra Dame Sitompul mengatakan awal polemik panti asuhan itu karena oknum tertentu meributkan tentang sampah dan perpanjangan izin panti asuhan tersebut.

Baca juga: DPRD Medan Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025

Terkait masalah itu, ada oknum mengkomplain pihak panti asuhan yang dituding tentang sampah dan salah seorang anak panti asuhan memiliki bekas luka.

“Kalau masalah anak panti asuhan yang memiliki bekas luka, itu karena ia berkelahi sesama temannya dan masalah itu sudah diklarifikasi dan diselesaikan secara kekeluargaan,” ungkapnya.

Setelah itu, muncul pula masalah izin panti asuhan yang dikomplain oknum tsb, karena izin operasionalnya belum diperpanjang.

Menanggapi hal itu, Pdt Dra Dame Sitompul pun mengakui hal itu. Tapi bukan berarti pihak panti asuhan tidak mengurus perpanjangan izin operasionalnya.

“Kami sudah mengajukannya ke Dinas Sosial sejak tahun 2024 tetapi belum juga dilakukan asesmen sehingga izinnya belum keluar sampai saat ini,” paparnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Lily pun angkat suara terkait hal itu.

Lily meminta kepada Dinsos agar memberikan izin operasional panti asuhan tersebut. Mengingat, ini untuk kepentingan anak-anak panti asuhan tersebut.

“Persoalan di panti asuhan ini, salah satunya terkait izin, katanya sudah kedaluarsa. Makanya, izinnya harus dikeluarkan,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Medan lainnya, Johannes Hutagalung mengatakan pihaknya tidak mencari kesalahan siapapun.

“Kami hanya mau mencari solusi terbaik, agar tidak ada pihak-pihak yang tersakiti,” paparnya.P06

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

Judulnya ‘Tanah Untuk Rakyat’ harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Setuju…

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

Terkini

Paling Banyak Komentar