MEDAN (Portibi DNP) : Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan mendorong Polrestabes Medan dan jajarannya untuk gerak cepat meningkatkan operasi pengamanan pembersihan premanisme dan pelaku begal di Kota Medan.
Sebab situasi keamanan Kota Medan yang akhir akhir ini kurang kondusif karena masih seringnya terjadi aksi begal. Sehingga, menimbulkan keresahan dan rasa tidak nyaman bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari hari.
Hal tersebut disampaikan Drs Daniel Pinem saat penyampaian pemandangan umum fraksinya
terhadap penjelasan Walikota Medan terhadap Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022.
dalam rapat paripurna DPRD Medan di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (19/6/2023).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T Bahrumsyah dan dihadiri para anggota DPRD Medan.
Hadir juga Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Walikota Aulia Rachman, Sekda Wiriya Alrahman dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan serta sekretaris DPRD Medan M Ali Sipahutar.
Daniel Pinem menambahkan, seiring dengan dukungan pengamanan untuk pembersihan premanisme, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan mengusulkan agar bantuan anggaran ke Polrestabes Medan dapat dialokasikan di APBD Pemko Medan.
“Kita berharap Pemko Medan atau unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan semuanya supaya peduli menciptakan Kota Medan kondusif,” sebut Daniel Pinem.
Masih dalam pemandangan umum fraksinya, Daniel Pinem menyampaikan apresiasi kepada Walikota Medan yang berencana akan menaikkan honor kepala lingkungan (Kepling) pada tahun 2023.
Kenaikan itu kata Daniel setara dengan upah minimum kota (UMK) Kota Medan merupakan kebijakan dan keputusan yang sangat tepat. Mengingat tugas dan tanggung jawab serta beban kerja yang dihadapi para Kepling semakin berat.
“Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh rencana Walikota Medan yang akan menaikkan honor Kepling termasuk pemberian THR dan tunjangan lain nya dianggarkan pada Perubahan APBD Kota Medan TA 2023,” katanya.
Diharapkan dengan kenaikan honornya, kinerja Kepling semakin meningkat dengan menghindari segala bentuk-bentuk pungutan liar (Pungli) kepada masyarakat.
Berikutnya, terkait tahapan
pelaksanaan Pemilu tahun 2024 sudah dimulai, oleh karenanya Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan Pemko Medan tetap kordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan pendataan pemilih.
Sehingga seluruh warga Kota Medan yang telah memenuhi syarat untuk memilih dipastikan telah terdaftar. Sehingga hak suaranya sebagai pemilih dapat dipergunakan dengan baik pada pemilu nanti.P06
