Ciptakan Sistem Pemerintahan Transparan dan Dapat Dipertanggungjawabkan

 

MEDAN (Portibi DNP) : Jadikan sistem pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk dijadikan pedoman dalam penentuan skala prioritas penggunaan belanja daerah.

Demikian antara lain rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disampaikan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Hal ini terungkap pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka Penyampaian Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Sekaligus Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan Rekomendasi, di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (27/4/2026).

Diketahui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Medan telah melaksanakan rapat pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko dan telah melaksanakan finalisasi pembahasan LKPJ Kota Medan Tahun 2025 pada 27 April untuk dijadikan rekomendasi pada setiap OPD dalam capaian kinerja TA 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan ini dibuka Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., selaku Ketua DPRD Kota Medan, didampingi Wakil Ketua, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. Zulkarnaen, S.K.M., serta dihadiri Anggota DPRD Kota Medan.

Rapat Paripurna diawali dengan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan LKPJ Kota Medan TA 2025 oleh Drs. Godfried Effendi Lubis, M.M., selaku Ketua Pansus LKPJ.

Ia menyampaikan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis, saran dan masukan pada setiap OPD baik dalam kinerja pelayanan maupun pembangunan.

“Kita berharap laporan ini dapat dijadikan Rekomendasi DPRD Kota Medan untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Medan meningkatkan koordinasi antar OPD di lingkungan Pemko Medan,”kata Godfried.

Menjadi pedoman dalam penentuan skala prioritas dalam penggunaan belanja daerah, serta menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kota Medan oleh Pimpinan DPRD Kota Medan untuk dijadikan Rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap LKPJ Tahun 2025.P06

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

Judulnya ‘Tanah Untuk Rakyat’ harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Setuju…

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

Terkini

  • Paling Banyak Komentar