LABURA(Portibi DNP): Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Abdi Yoso, mengaku sudah 10 (sepuluh) kali diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Pemeriksaan itu dijalani berkaitan dengan banyaknya laporan dugaan korupsi pada proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum dan Arsip senilai Rp. 9,5 milyar pada tahun anggaran 2024, lalu.
“ Sudah dipanggil Kejati kami 10 kali. Konsultan perencana, pengawas, penyedia, PPTK dan PPK diperiksa. Dan sudah selesai diperiksa, “ kata Abdi Yoso, Kamis 18 September 2025, melalui chat whatsapp.
Yoso juga menjelaskan, semua hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Utara juga sudah dikembalikan, dan sudah lunas secara keseluruhan.
“ Pengembalian temuan BPK SU sudah dilunasi semua, “ lanjutnya.
Yoso menyimpulkan semua laporan itu adalah laporan palsu dan fitnah yang tidak berdasar. Hal ini membuat pihaknya kini sedang mempertimbangkan opsi untuk melaporkan balik pihak-pihak yang telah membuat laporan palsu dan fitnah tersebut.
“ Namanya demokrasi, menyampaikan pendapat ya boleh-boleh saja. Tapi kita pun boleh ya. Penyampaian laporan mereka palsu dan fitnah yang tidak berdasar, “ imbuh mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Labura ini, tanpa menyebutkan siapa saja pihak-pihak yang telah membuat laporan palsu itu.
Diketahui, pada tahun anggaran 2024 lalu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menganggarkan Rp. 10 milyar untuk pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum. Proyek dengan kode tender 2679604, dalam proses lelangnya dimenangkan oleh CV. Zivanna Mora Raya dengan nilai kontrak Rp. 9,5 milyar.
Saat ini, proyek itu sedang ramai dibicarakan oleh kalangan pegiat anti korupsi di Labura. Di ruang media sosial juga ditemukan banyak unggahan dari orang-orang yang menyoroti indikasi dugaan korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan proyek tersebut. (renz).
