Medan(Portibi DNP): DPRD Sumatera Utara mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) agar memberikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), tidak hanya tenaga pendidik, tetapi juga tenaga medis dan formasi lainnya.
Dorongan itu mencuat dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (18/9/2025).
Anggota DPRD Sumut, Hendra Cipta, dalam rapat tersebut menegaskan bahwa P3K berhak atas perlakuan setara dengan ASN, termasuk dalam pemberian TPP. “TPP tidak boleh hanya diberikan kepada guru P3K. Tenaga medis dan P3K di sektor lain juga memiliki tanggung jawab besar. Pemerintah harus memperlakukan mereka secara adil,” ujarnya.
Pernyataan itu langsung mendapat dukungan penuh dari Rahmansyah Sibarani, anggota DPRD Sumut Fraksi NasDem. Ia menegaskan bahwa pemberian TPP bagi seluruh P3K harus menjadi program prioritas dalam P-APBD 2025. “Ini bukan sekadar pertimbangan, tetapi harus menjadi kebijakan nyata. Dengan perencanaan yang tepat, kemampuan fiskal daerah mampu mengakomodasi hal ini,” kata Rahmansyah kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).
Rahmansyah mencontohkan, saat Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan, TPP sudah bisa diberikan kepada seluruh P3K. Karena itu, ia optimistis Bobby yang kini menjabat Gubernur Sumut akan menunjukkan keberpihakan yang sama. “Kami haqqul yakin, Gubernur Sumut akan memperjuangkan hak P3K. Ini soal keadilan dalam pemerintahan,” tegasnya.
Rapat Banggar tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi, dan dihadiri sejumlah anggota seperti Yahdi Khoir dan Benny Sihotang. Para legislator sepakat bahwa perjuangan ini harus menjadi komitmen bersama legislatif dan eksekutif.
DPRD Sumut juga mengingatkan TAPD dan OPD agar tidak meremehkan kontribusi P3K yang telah berperan penting dalam pelayanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya dorongan ini, DPRD berharap lahir kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh aparatur, baik ASN maupun P3K.
Rapat pembahasan anggaran akan berlanjut pada tahap berikutnya, dan DPRD Sumut berkomitmen mengawal agar rekomendasi pemberian TPP kepada seluruh P3K dapat terealisasi dalam P-APBD 2025, sesuai janji TAPD yang disampaikan dalam rapat sebelumnya.SF
