TAPTENG(Portibi DNP): Demonstrasi warga lokal menuntut prioritas penerimaan tenaga kerja di pembangkit listrik memperoleh sorotan dari legislatif daerah.
Aksi protes dilakukan puluhan warga Tapian Nauli, Tapanuli Tengah, yang memblokade akses jalan menuju PLTU Labuan Angin menarik perhatian DPRD setempat.
Para pengunjuk rasa menuntut manajemen pembangkit listrik memberikan prioritas penerimaan tenaga kerja kepada penduduk lokal.
Anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Fraksi Partai Nasdem, Antonius Hutabarat, mengekspresikan keprihatinannya atas rendahnya penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar PLTU yang kemudian memicu aksi demonstrasi tersebut.
“Kami mengetahui adanya aksi blokade oleh masyarakat Tapian Nauli di PLTU Labuan Angin dengan tuntutan prioritas penyerapan tenaga kerja lokal. Menurut saya, tuntutan tersebut legitimate dan saya secara pribadi mendukungnya, karena penduduk sekitar memiliki hak mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang beroperasi di dekat pemukiman mereka,” ungkap Antonius pada Senin (28/04/2025).
Politisi senior yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Tapteng tersebut menyatakan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dapat berkontribusi positif pada pembangunan daerah.
“Bayangkan saja, jika posisi cleaning service atau pekerjaan yang masih mampu dikerjakan warga setempat harus didatangkan dari luar daerah, ini sangat tidak adil bagi mereka yang tinggal di sana. Seharusnya pekerjaan umum dapat diserahkan kepada penduduk lokal tanpa perlu mendatangkan pekerja dari luar wilayah,” jelasnya.
“Bahkan untuk tenaga ahli, PLTU seharusnya memprioritaskan putra daerah. Menurut pengamatan kami, Tapanuli Tengah memiliki tenaga ahli berkualitas yang telah teruji kompetensinya. Mengapa harus memaksakan mendatangkan dari luar? Ini mengesankan PLTU Labuan Angin kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar,” tambahnya.
Hutabarat menegaskan, jika masyarakat mengajukan laporan resmi mengenai praktik rekrutmen yang diskriminatif, DPRD Tapteng akan segera mengambil tindakan.
“Apabila kami menerima laporan dari masyarakat, saya pastikan DPRD Tapteng akan segera melakukan verifikasi terhadap daftar karyawan dan persentase penyerapan tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Sebelumnya, puluhan warga Tapian Nauli melakukan aksi blokade dengan memasang bambu melintang dan memarkirkan kendaraan di akses jalan PLTU Labuan Angin. Akibatnya, aktivitas transportasi terhenti dan sejumlah kendaraan tidak dapat keluar-masuk area pembangkit listrik.
Menanggapi demonstrasi tersebut, Asisten Manajer Bidang Administrasi PLTU, Ade Gorat, menyatakan pihaknya merespons tuntutan warga.
“Untuk sementara kami akomodasi permintaan ini dan akan disampaikan kepada manajer. Kami berharap dapat memprioritaskan lima warga Mungkur untuk bekerja di sini. Untuk penambahan lainnya, saya belum bisa memberikan jawaban pasti, namun jika PLTU membutuhkan karyawan tambahan, kami akan membuka lowongan dengan mengedepankan masyarakat Mungkur,” pungkasnya.SF
