LANGKAT (Portibi DNP) : Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Kepala Sekolah memiliki beberapa tugas, antara lain :
1. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) kepada Kepala Dinas Pendidikan.
2. Melakukan pengujian atas tagihan.
3. Memerintahkan pembayaran dana BOS.
4. Melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja dana BOS.
5. Menjadi penanggungjawab secara formal dan material atas dana BOS.
Sedangkan bendahara mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, serta menata usahakan uang penyaluran Dana BOS tersebut.
Namun, tidak di SMPN 3 Hinai. Dimana, Kepsek SMPN 3 Hinai diduga yang memegang, menyimpan, membelanjakan dan menata usahakan dana BOS.
Hal itu tertulis pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara bernomor : 47.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, tertanggal 22 Mei 2025, atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2024.
Dikutip dari LHP tersebut, diketahui bahwa hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban, permintaan keterangan terhadap kepala sekolah, bendahara, dan pegawai pada SMP Negeri 3 Hinai yang dilakukan pihak BPK Perwakilan Sumatera Utara menunjukkan realisasi pembayaran honor diduga tidak sebenarnya sebesar Rp128.950.000.
Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah sebesar Rp128.950.000.
Atas temuan tersebut, wartawan mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepsek SMPN 3 Hinai.
Namun, hingga berita ini dimuat, wartawan belum berhasil melakukan konfirmasi kepada Kepsek SMPN 3 Hinai. (BP)
