MEDAN (Portibi DNP) : DPRD bersama Pemko Medan menandatangani Kesepakatan tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Medan Tahun 2027.
Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam menentukan arah pembentukan regulasi daerah yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kota Medan.
Penandatanganan dilakukan Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Wakil Ketua Hj Sri Rezeki dan Wakil Ketua Zulkarnaen bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (9/11/26).
Turut hadir dan menyaksikan penandatanganan tersebut Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi dan anggota DPRD Medan serta segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen diawali dengan penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan oleh Ketua Bapemperda Afif Abdillah.
Dalam laporannya, Afif menjelaskan bahwa Propemperda Kota Medan Tahun 2027 memuat 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Jumlah tersebut terdiri dari tiga Ranperda Kumulatif Terbuka, tiga Ranperda usulan Pemerintah Kota Medan, dan empat Ranperda usulan inisiatif DPRD Kota Medan.
Sementara itu Wali Kota Medan dalam sambutannya menegaskan penyusunan program pembentukan peraturan daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah.
Menurutnya, pembentukan peraturan daerah harus dilakukan melalui metode yang baku dan pasti, serta mengikuti tata cara yang tertib dan sistematis, mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan.
Rico berharap seluruh Ranperda yang telah masuk dalam Propemperda 2027 dapat dibahas secara optimal dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semoga Propemperda Tahun 2027 yang telah ditetapkan dapat dibahas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga dapat membentuk atau melahirkan suatu peraturan daerah yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Mempunyai kepastian hukum serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat bagi kita semua,” jelas Rico Waas.P06
