BINJAI (Portibi DNP) : Menanggapi adanya pemberitaan mengenai dugaan pemalsuan tandatangan NSSAP yang dilakukan oleh PSS, Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemberantasan Korupsi (DPN LPK) Norman Ginting SE, meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.
“Guna mengetahui benar atau tidaknya dugaan pemalsuan tandatangan tersebut, maka perlu dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan,” katanya kepada wartawan, Rabu (20/11/2024).
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan. Sebab, permasalahan ini sudah menjadi konsumsi publik.
“Jangan tidak dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Sebab, ini sudah menjadi konsumsi publik,” ungkapnya.
Selain itu, ia berharap, dalam pemeriksaan nanti, APH jangan menyembunyikan hasil penyelidikan dan pemeriksaan.
“Kita berharap, nantinya, jika dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan, APH harus segera mempublikasikannya kepada publik. Jangan diam-diam saja. Publikasikan. Sebab, publik juga ingin mengetahui, apa benar ada dugaan pemalsuan pada perjalanan dinas tersebut. Selain itu, DPN LPK siap mengawal dugaan pemalsuan tandatangan tersebut hingga dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan,” ujarnya.
Sekadar latar, PSS, pejabat di DPRD Binjai ini diduga memalsukan tandatangan NSSAP.
Atas dugaan tersebut, wartawan pernah mencoba melakukan konfirmasi kepada PSS dan NSSAP lewat pesan WhatsApp, beberapa hari yang lalu.
Sayangnya, hingga berita ini dibuat, baik PSS dan NSSAP belum memberi jawaban.
PSS diduga memalsukan tandatangan NSSAP pada kegiatan perjalanan dinas di DPRD Binjai.
Perjalanan dinas tersebut pun disebut-sebut diduga tidak terlaksana. Anehnya, meski perjalanan dinas tidak terlaksana, ada dugaan uang perjalanan dinas tetap diterima oleh nama-nama yang ada di kegiatan perjalanan dinas tersebut.
Lalu, apa sih tugas PSS di DPRD Binjai. Berdasarkan informasi yang di dapat, PSS bertugas di DPRD Binjai menyelenggarakan administrasi dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. (Tim)
