LANGKAT (Portibi DNP) : Ketua Umum (Ketum) Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat (GPPM) Masdi Munthe, meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan efek jera berupa sanksi pidana atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) tahun 2024 terkait realisasi pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Langkat diduga dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan ketentuan.
Permintaan ini dikemukakannya, ketika diminta komentar atas temuan BPK tahun 2024 di DLH Kabupaten Langkat, Selasa (03/02/2026).
Menurutnya, meski temuan tersebut telah di tindaklanjuti, dengan cara melakukan pengembalian.
Akan tetapi, perbuatan pidananya harus tetap berlanjut.
“Pengembalian hanya faktor meringankan, namun proses hukum harus tetap berlanjut,” katanya.
Ia menilai, dalam hal ini, ada indikasi dugaan pidananya.
Dimana, bukti pertanggungjawaban faktur bahan bakar baru disampaikan pada bulan berikutnya oleh pengguna kendaraan.
Atas bukti pertanggungjawaban yang disampaikan, PPTK diduga menyatakan tidak melakukan pengecekan atas kebenaran bukti tersebut.
“Bagaimana mungkin pengguna bisa menyampaikan bukti pertanggungjawabannya pada bulan berikutnya. Sementara, setiap faktur pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) disertai dengan nomor, hari, tanggal, bulan, tahun dan berapa liter yang dibeli. Nah, apakah ada dugaan pemalsuan faktur pembelian BBM pada permasalahan ini?. Itu yang perlu diperiksa dan diselidiki oleh APH,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam waktu dekat, GPPM berencana akan menyurati pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut.
Itu dilakukan, agar efek jera atas temuan BPK Perwakilan Sumut di DLH Langkat bisa cepat dilaksanakan.
“Panggil dan periksa pengguna kendaraan. Jika ditemukan adanya indikasi dugaan pidana, tangkap, tahan dan adili dipersidangan,” ujarnya.
Sekadar latar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat Tahun 2024 bernomor 47.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, tertanggal 22 Mei 2025.
Berdasarkan LHP tersebut, diketahui bahwa, pihak BPK menemukan adanya realisasi pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diduga dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan ketentuan.
Berikut penjelasan pihak BPK yang dikutip dari LHP tersebut.
Pemkab Langkat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran (TA) 2024 menyajikan anggaran belanja barang dan jasa pada LRA sebesar Rp599.709.492.054, dengan realisasi sebesar Rp564.910.444.006,89 atau 94,20% dari anggaran.
Diantara realisasí tersebut, sebesar Rp32.784.241.055,89 merupakan realisasi pemeliharaan diantaranya penggantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak.
Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban, konfirmasi, dan permintaan keterangan secara uji petik di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menunjukkan kelebihan pembayaran Bahan Bakar Minyak dan belanja pemeliharaan kendaraan dinas.
Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah. Selanjutnya, diketahui bahwa alur pengajuan belanja pemeliharaan kendaraan dinas dimulai dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat surat permohonan pencairan pagu setiap bulannya.
Setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas, bendahara mencairkan uang sesuai dengan pagu setiap bulan dengan mentransfer ke rekening PPTK.
Proses pencairan dilakukan oleh bendahara meminta pertanggungjawaban terlebih dahulu berupa faktur bahan bakar.
Bukti pertanggungjawaban baru disampaikan pada bulan berikutnya oleh pengguna kendaraan.
Atas bukti pertanggungjawaban yang disampaikan, PPTK diduga menyatakan tidak melakukan pengecekan atas kebenaran bukti tersebut.
Menurut BPK, kondisi tersebut diduga tidak sesuai dengan, salah satunya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 10 ayat (1) dan pasal 14 ayat (2) huruf (a).
Sehingga, permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja pemeliharaan dinas tidak efisien.
Hal tersebut disebabkan, Kepala DLH Kabupaten Langkat diduga tidak melakukan pengujian atas tagihan belanja pemeliharaan kendaraan dinas.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) diduga tidak melakukan verifikasi kebenaran material belanja yang ditagihkan.
Dan, pengguna kendaraan diduga tidak mempertanggungjawabkan belanja pemeliharaan kendaraan dinas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Atas permasalahan tersebut, SKPD terkait menyetujui temuan pemeriksaan BPK dan selanjutnya akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan pelaksanaan tata kelola yang lebih baik.
Atas temuan itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Langkat agar memerintahkan Kepala DLH melakukan pengendalian dan pengawasan belanja pemeliharaan kendaraan dinas.
Serta, mengintruksikan PPK dan PPTK melakukan verifikasi kebenaran material belanja yang ditagihkan.
Dan, pengguna kendaraan di DLH Langkat mempertanggungjawabkan belanja pemeliharaan kendaraan dinas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. (red/tim)
