MEDAN (Portibi DNP) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan M. Rizki Nugraha SE mengatakan, sampai hari ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan begitu serius menanggulangi persoalan sampah.
Hal ini terbukti pada akhir Desember 2023 lalu, Pemko Medan bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan pembersihan/ normalisasi sungai Deli
Pernyataan ini dikatakan M. Rizki Nugraha SE, saat Sosialisasi ke II Tahun 2024 Produk Hukum Daerah, Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan (Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas-Sub Kegiatan Publikasi Dewan) di Jalan Tuar Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas, Senin (5/2/2024).
Hadir dalam Sosialisasi tersebut Lurah Amplas Mustakin Siregar, Sekretaris Camat Medan Amplas Faisal Tanjung, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Indra Utama Pohan, serta ratusan masyarakat daerah pemilihan (Dapil) IV Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas.
Bahkan kata Politisi Partai Golkar ini, beberapa waktu lalu Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif berangkat ke negeri Belanda guna mencari inovasi
bagaimana agar sampah-sampah ini bisa berhasil guna dan berdaya guna.
“Jadi kalau pemerintah sendiri saja sudah berbuat, kitapun sebagai masyarakat harus mendukungnya, menjaga agar tidak membuang sampah sembarangan,”imbuh Rizki.
Namun Rizki Nugraha yakin warga khususnya di Medan Amplas punya toleransi yang cukup tinggi dalam menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing.
Apalagi ada infomasi dalam waktu dekat Pemko Medan akan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai turunan dari Perda No 6 tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan ini, kata Rizki.
Dan apabila Perwal tersebut sudah di terbitkan, sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan pasti akan dilaksanakan. Jadi jangan sampai bapak-ibu kena denda akibat buang sampah sembarangan,imbuh Rizki
“Kamipun dari Fraksi Partai Golkar DPRD Medan tidak henti-hentinya mendorong Pemko Medan dalam hal penanganan persampahan,” kata Rizki.
Fraksi Partai Golkar DPRD Medan juga mendorong Pemko Medan untuk menambah armada pengangkut sampah seperti becak agar mampu mengangkut sampah-sampah yang ada di dalam gang, termasuk menambah pekerjanya, sebut Rizki.
Mudah-mudahan sebut anggota dewan yang duduk di Komisi III tersebut, Pemko Medan mempunyai cukup anggaran untuk pengadaan armada pengangkut sampah ini.
Untuk diketahui Perda No 6 Tahun 2015 yang terdiri dari 37 pasal dan XVII BAB ini juga diterapkan sanksi tegas bagi setiap orang yang melanggarnya, baik itu sanksi pidana seperti hukuman badan dan denda.
Seperti yang disebut dalam BAB XVI, pasal (1), Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
Pada ayat (2), Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
Namun sampai hari ini Pemko Medan belum juga menerapkan sanksi kepada yang melanggarnya. Hal ini mungkin karena Pemko Medan sendiri belum juga menerbitkan Perwalnya.P06
