Mandailing Natal(Portibi DNP): Sekretaris DPD SATMA-AMPI Mandailing Natal, Mulya Harisandi, mengkritik minimnya respons dan tindak lanjut atas berbagai pengaduan masyarakat terkait dugaan pungutan liar dalam proses rekrutmen Pendamping Desa di Kabupaten Mandailing Natal.
Menurut Mulya, hingga saat ini publik belum melihat adanya langkah yang tegas dan terbuka dari pimpinan Partai Gerindra di Mandailing Natal terhadap dugaan yang menyeret nama sejumlah kader partai berinisial ZN dan AN.
“Kami sangat menyayangkan belum adanya penjelasan yang mampu menjawab keresahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan seolah-olah persoalan ini tidak dianggap penting. Pengaduan masyarakat harus dijawab dengan transparansi, bukan dengan sikap diam,” tegas Mulya.
Ia juga mempertanyakan belum adanya konfirmasi resmi dari DPD Partai Gerindra Sumatera Utara terkait pengaduan masyarakat yang telah disampaikan SATMA-AMPI Madina melalui jalur organisasi.
Selain menyampaikan pengaduan kepada DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, SATMA-AMPI Madina juga telah secara resmi melayangkan surat kepada DPP Partai Gerindra dan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal aspirasi masyarakat terkait dugaan pungutan liar dalam proses rekrutmen Pendamping Desa.
“Kami sudah menempuh jalur organisasi secara berjenjang, mulai dari daerah hingga pusat. Karena itu, kami berharap DPP Partai Gerindra dan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra dapat memberikan perhatian serius serta menindaklanjuti laporan yang telah kami sampaikan. Masyarakat menunggu kepastian, bukan sekadar janji,” tegas Mulya Harisandi.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar seluruh proses berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai mekanisme organisasi yang berlaku. SATMA-AMPI Madina menilai setiap pengaduan masyarakat harus mendapat respons yang jelas demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga dan partai politik.
“Kami sudah menyampaikan pengaduan secara resmi. Namun hingga hari ini kami belum melihat adanya konfirmasi ataupun penjelasan terkait tindak lanjut laporan tersebut. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat yang menunggu kepastian,” ujarnya.
Menurut Mulya, persoalan ini bukan hanya menyangkut nama individu atau partai, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses rekrutmen dan komitmen pemberantasan praktik yang merugikan rakyat.
“Kami meminta seluruh pihak yang memiliki kewenangan untuk tidak menutup mata dan tidak menutup telinga terhadap suara masyarakat. Jika laporan tersebut tidak benar, jelaskan kepada publik. Jika perlu dilakukan pemeriksaan, lakukan secara terbuka dan profesional,” katanya.
Mulya juga meminta perhatian Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, agar memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.
“Kami berharap Bapak Prabowo Subianto dapat melihat kondisi yang terjadi di daerah. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap pengaduan akan ditindaklanjuti secara objektif dan sesuai aturan yang berlaku. Nama besar partai harus dijaga dengan keberanian menegakkan integritas dan transparansi,” ujarnya.
SATMA-AMPI Madina menegaskan akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur organisasi dan mekanisme hukum yang berlaku, sembari tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang disebut dalam laporan.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta agar suara masyarakat didengar, laporan ditindaklanjuti, dan kebenaran dicari secara terbuka. Jangan biarkan kepercayaan publik terkikis karena minimnya respons terhadap pengaduan yang telah disampaikan,” tutup Mulya Harisandi.MH
