Perihal Pengangkatan DHM Sebagai PPK di Dinas BPBD, Kasi Intel Kejari Labuhanbatu : Kita Pelajari dan Akan Dilanjutkan ke Pidsus

Keterangan :  proyek Struktur Jembatan Ungku Jaksa APBD 2022 Rp 2,7 M.

Labuhanbatu (Portibi DNP) : Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menyatakan, akan mempelajari dan melanjutkan ke Pidana Khusus (Pidsus) jika terbukti ada pelanggaran pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan proyek Struktur Jembatan Ungku Jaksa di Desa Sijawi Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.

“Akan kita pelajari dan dilanjutkan ke bagian Pidana Khusus (Pidsus). Terimakasih lae,” kata Kajari Labuhan Batu melalui Kasi Intel Kejari Labuhanbatu Firman Simorangkir SH, via pesan WhatsApp, Senin (02/01/2023).

Untuk diketahui, Pemkab Labuhanbatu menggelontorkan dana sebesar Rp2.7 milyar untuk pekerjaan Jembatan Ungku Jaksa di Desa Sijawi Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Pemkab Labuhanbatu tahun 2022.

Dalam hal ini, DHM diduga diangkat sebagai PPK oleh Dinas BPBD Labuhanbatu. Pengangkatan tersebut diduga cacat hukum

Pasalnya, berdasarkan ketentuan persyaratan yang tertuangkan di dalam peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / jasa Pemerintah (LKPP) RI. Dan, syarat untuk diangkat menjadi pejabat PPK di Pemerintahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu, memiliki integritas, memiliki disiplin tInggi, memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas, ke empat disebutkan, serta tIdak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan NeopotIsme ( KKN).

Diperkuat lagi dengan, surat edaran Mendagri nomor 800/4329/SJ tertanggal 29 Oktober 2012 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati / Walikota terkait tentang larangan pengangkatan mantan narapidana menjadi pejabat dilingkungan serta jajaran Pemerintahan.

Dari data yang dihimpun, DHM diduga pernah menjadi narapidana dalam kasus dugaan korupsi. Dugaan tersebut berdasarkan vonis 3 tahun penjara atas keputusan Hakim di Mahkamah Agung RI, dengan keputusan pengadilan nomor 203 PK/PID-SUS/2011 tanggal 27 Juni 2012 atas nama terpidana DHM SKM MM, atas dugaan Korupsi APBD Pemkab Labuhanbatu pada pos OPD Dinas Kesehatan Labuhanbatu tahun anggaran 2004 lalu, sebesar Rp 16 milyar lebih.

Berita : Mora Tanjung

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wak Ajo, kalo cari makan jangan maju Kalilah..

Bolo: Iya pula, yang bagus bagus aja lah..

 

 

 

Setelah sebulan berpuasa menahan nafsu dan lapar serta dahaga, saatnya kembali fitri


Bolo : kembali suci, silaturahmi antar sesama dan khususnya Sang Pencipta 

 

Mohon dimaafkan segala khilaf baik disengaja maupun tidak


Bolo : maaf untuk semua..