MEDAN(Portibi DNP): Dugaan penimbunan BBM bersubsidi dari stasiun pengisian bahan bakar yang dibawa ke salah satu gudang di Jalan Pasar Lama Gudang Kapur Pekan Labuhan Medan Labuhan Kota Medan ditengarai sudah merugikan negara.
Hal ini menurut Koordinator LSM Lintas jelas merugikan keuangan negara dengan peralihan hak subsidi yang seharusnya diperuntukkan masyarakat golongan menengah kebawah justru dijual untuk mendapat kan keuntungan pribadi.
” Kegiatan ini jelas merugikan negara dan dapat dipidanakan, ” Ungkap S Riyadi SH Sabtu (14/11/2026).
Gudang dengan pagar bercat hitam disebut sebut milik RD yang secara pelaksananya menampung solat bersubsidi yang kemudian dijual ke sejumlah tempat usaha dengan harga industri.
Seperti diketahui bahwa Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), khususnya Pasal 55. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), yang mengubah atau memperkuat ketentuan Pasal 55 UU Migas (pada Pasal 40 angka 9). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahan lanjutannya mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.
Sementara karena kegiatan tersebut, Sanksi Hukum Berdasarkan Pasal 55 UU Migas jo. UU Cipta Kerja, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan sanksi. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, Denda paling banyak Rp60.000.000.000,00.
Terkait kegiatan itu maka jajaran aparat penegak hukum harus segera turun tangan menindak lokasi gudang BBM ilegal tdrsebut.
