LABURA(Portibi DNP): Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Pemkab Labura), akhirnya buka suara terkait Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kualuh Hilir, Nasrun Hidayat Rambe (NHR) yang memiliki jejak hitam sebagai terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
“ Untuk menangani hal ini, kami akan koordinasi dengan KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah). Karena dokumen tentang kasus itu pasti ada dalam arsip mereka. Selanjutnya kita akan memberi masukan kepada pimpinan agar jabatan yang bersangkutan ditinjau ulang, “ kata Lahamuddin Munthe. Kepala BKPSDM Labura, saat ditemui di kantornya, Rabu 24 September 2025.
Lahamuddin yang saat itu sedang bersama Inspektur Pemkab Labura, Indra Paria, juga menjelaskan, sepengetahuannya, NHR belum memiliki sertifikat kepamongprajaan yang merupakan salah satu syarat bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadi camat. Hal ini diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
“ Setahu saya, dia juga tidak memiliki sertifikat kepamongprajaan, jadi memang belum memenuhi syarat menjadi camat, “ lanjut Lahamuddin.
Informasi dihimpun Portibi DNP, sebagaimana diberitakan sebelumnya, NHR diketahui memiliki jejak hitam sebagai terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Ketua serta komisioner KPAD 2018 – 2023, Ardiansyah Harahap dan Aan Safriadi Arya, membenarkan peristiwa itu.
“ Benar. Saya lupa persisnya tahun berapa. Silakan dicek saja ke kantor KPAD, dokumen proses penanganannya disimpan di arsip, “ kata Ardiansyah, Senin 22 September 2025.
Mantan komisioner KPAD, Aan Safriadi Arya, juga membenarkan terjadinya peristiwa itu. Kata Aan, saat itu, NHR sampai menangis bermohon-mohon agar kasus itu tidak ditindaklanjuti ke proses hukum. Dalam mediasi dengan keluarga korban, NHR bersedia membayar sejumlah restitusi untuk memulihkan hak-hak anak dari korbannya itu.
“ Iya. Waktu itu dia masih korwil pendidikan Kecamatan Kualuh Hulu. Kabarnya waktu itu sampai jual mobil dia untuk membayar restitusi kepada korban, “ kata Aan.
Ketua KPAD, Idris Aritonang, saat dimintai tanggapannya, Senin 22 September 2025, mengaku belum bisa berkomentar. Padahal sepekan sebelumnya, Idris berjanji pihaknya akan segera memanggil NHR, namun tampaknya panggilan itu tidak diindahkan oleh NHR.
“ Sampai saat ini kami belum tahu adanya kasus itu, dan belum bisa kami komentari. Karena kami baru 1 tahun. Kasus itu di tahun berapa kami belum tahu, “ jawab Idris. (renz).
